0
Thumbs Up
Thumbs Down

Abdullah Puteh Apresiasi Pembatalan Aturan Caleg Koruptor

Republika Online
Republika Online - Fri, 14 Sep 2018 23:15
Dilihat: 18
Abdullah Puteh Apresiasi Pembatalan Aturan Caleg Koruptor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh mengapresiasi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan narapidana koruptor maju sebagai calon anggota legislatif. Keputusan itu keluar setelah MA membatalkan pasal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Alhamdulillah, Mahkamah Agung telah melakukan pengujian dan membatalkan PKPU yang membatasi hak mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Putusan MA tersebut membuktikan bahwa hukum masih ada di negara ini," kata Puteh melalui pengacaranya Zulfikar Sawang dalam pesan singkatnya, Jumat (14/9).

Mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh merupakan salah satu mantan terpidana kasus korupsi yang terganjal akibat Peraturan KPU tersebut. Puteh yang maju mencalonkan diri untuk posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Aceh dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat, sehingga namanya dicoret dari daftar calon anggota DPD sementara.

Puteh mengajukan sengketa ke Panwaslih Aceh (Bawaslu setempat), dan memenangkan kasus itu, sehingga ia menjadi memenuhi syarat. Namun, KPU tetap menunda keputusan Panwaslih tersebut, sembari menunggu uji materi terkait pasal yang menghambat mantan napi koruptor menjadi caleg.

Mahkamah Agung telah memutuskan untuk menerima gugatan uji materi untuk membatalkan pasal 4 ayat 3 dan pasal 7 huruf g PKPU Nomor 20/2018 tentan Pencalonan Anggota DPR/DPRD yang melarang para mantan napi kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif serta membatalkan pasal 60 huruf j Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi.

Keputusan tersebut, menurut Juru Bicara MA Suhadi, diambil pada Kamis 13 September 2019. Keputusan tersebut, menurut Suhadi, mengacu pada UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu yang memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif selama menginformasikan kepada khalayak pernah menjadi terpidana.

Selain itu, juga putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan mantan narapidana korupsi maju dalam pemilu.



Berita Terkait
  • Abdullah Puteh Serahkan Berkas Pencalonan DPD Aceh
  • Abdullah Puteh Penuhi Syarat Dukungan Minimal ke KIP Aceh
  • Abdullah Puteh Pimpin Serikat Tani Islam
Berita Lainnya
  • Pemerintah Incar Pinjaman AIIB untuk Proyek Kereta dan EBT
  • Elek Yo Band Meriahkan Konser Amal untuk NTB

Abdullah Puteh Apresiasi Pembatalan Aturan Caleg Koruptor

Abdullah Puteh Apresiasi Pembatalan Aturan Caleg Koruptor

Abdullah Puteh Apresiasi Pembatalan Aturan Caleg Koruptor

Abdullah Puteh Apresiasi Pembatalan Aturan Caleg Koruptor

Abdullah Puteh Apresiasi Pembatalan Aturan Caleg Koruptor

Berita Populer Dari Republika Online
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
Rumah
rumah123
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
idnation
inipasti
teknorush