0
Thumbs Up
Thumbs Down

Keterlibatan TNI Berantas Terorisme Harus Terukur

Republika Online
Republika Online - Thu, 17 May 2018 01:21
Dilihat: 84
Keterlibatan TNI Berantas Terorisme Harus Terukur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan terorisme harus terukur. Ukuran ini di antaranya terkait situasi yang membuat TNI bisa terlibat. Sebab bagaimanapun, pemberantasan terorisme termasuk ranah penegakan hukum.

"Dalam konteks pelibatan TNI, sebenarnya sudah diatur berdasarkan UU 34/2004 tentang TNI. Jika harus ada pelibatan TNI (dalam revisi UU 15/2003 tentang terorisme), harus ada ukuran yang jelas tentang skala ancamannya," kata dia kepada Republika.co.id, Rabu (16/5).

Fickar memaparkan, karena pemberantasan terorisme termasuk ranah penegakan hukum, maka segala tindakan yang dilakukan harus berdasar dan terukur. Akuntabilitas juga harus dikedepankan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam memberantas terorisme.

"Mekanisme hukum selalu mengedepankan akuntabilitas untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Selain berdasar dan terukur, segala tindakan (dalam memberantas terorisme) juga (harus) dapat dikontrol atau diawasi publik," papar dia.

Fickar melanjutkan, tindakan penegakan hukum Polri dalam memberantas terorisme bersifat tertutup. Namun, bukan berarti Polri harus bekerja sendiri. Polri juga memungkinkan untuk mendapat bantuan dari institusi lain seperti TNI bila ancaman terorisme yang ada sudah membahayakan negara.

UU Terorisme yang sekarang ini, menurut Fickar, sebetulnya punya keistimewaan tersendiri. Di UU tersebut, penangkapan terhadap seseorang atau kelompok yang hendak membuat teror, dilakukan selama tujuh hari.

Sedangkan KUHAP mengatur bahwa penangkapan terhadap seseorang atau kelompok yang berencana berbuat kriminal dilakukan selama satu hari. Fickar mengakui, UU 15/2003 namun tidak mengatur soal pencegahan terhadap tindakan terorisme. Namun UU tersebut sudah mengatur program deradikalisasi.

Revisi UU Terorisme belum rampung dan masih dibahas oleh DPR dan Pemerintah. Beberapa hal dalam revisi tersebut juga masih belum menemukan titik temu. Selain soal definisi teroris yang belum kelar, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme juga masih menimbulkan perbedaan pandangan. Khususnya, terkait dalam situasi apa TNI bisa terlibat.



Berita Terkait
  • Kecurigaan Terhadap Cadar Dinilai Berlebihan
  • Pakar Nilai UU Terorisme Cukup Kuat Berantas Pelaku
  • Polda Sumsel Masih Kejar Enam Terduga Teroris
Berita Lainnya
  • Harry Kane Nikmati Persaingan dengan Mohamed Salah
  • Jadi Pesaing di Pilpres, Jokowi Hormati Gerindra

Keterlibatan TNI Berantas Terorisme Harus Terukur

Keterlibatan TNI Berantas Terorisme Harus Terukur

Keterlibatan TNI Berantas Terorisme Harus Terukur

Keterlibatan TNI Berantas Terorisme Harus Terukur

Keterlibatan TNI Berantas Terorisme Harus Terukur

Berita Populer Dari Republika Online
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Rumah
rumah123
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
idnation
inipasti