0
Thumbs Up
Thumbs Down

Kewajiban Isi Sipol, DPR: Untuk Kebaikan Organisasi Parpol

okezone
okezone - Fri, 13 Oct 2017 03:03
Dilihat: 23
Kewajiban Isi Sipol, DPR: Untuk Kebaikan Organisasi Parpol

JAKARTA - Penerapan Sistem Informasi Partai Politik yang diberlakukan dalam regulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai bermanfaat untuk kebaikan internal partai politik di Tanah Air.

"Sistem Sipol yang diberlakukan KPU sangat efektif untuk kebaikan organisasi parpol secara internal dan membantu negara dalam perbaikan administrasi parpol," kata Anggota DPR dari Fraksi Hanura Mukhtar Tompo, Kamis 12 Oktober 2017.

Baca juga: Terkait Sipol, Wasekjen Perindo: Sudah Bagian Dalam Era Modern, Ini Pendidikan Transparasi Administrasi

Menurut dia, dengan persiapan yang cukup singkat, Partai Hanura mampu menyelesaikan syarat yang tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017. Mukhtar berpendapat pihaknya dengan mudah mempersiapkan berkas pendaftaran karena cukup terbantu dengan keberadaan Sipol yang dibuat KPU.

Ia juga mengemukakan, ketika administrasi parpol sudah rapi maka selain mudah melakukan koordinasi, juga mencegah kepengurusan ganda. Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menginginkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mempersulit pengadministrasian data partai dalam Sistem Informasi Politik (Sipol) sebagai syarat mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019.

Baca juga: Parpol Lain Ributkan Sipol, Perindo Pilih Perkuat Tim Teknologi Informasinya

"Pendaftaran partai politik seharusnya simpel dan memperhatikan kondisi sebelumnya," kata Mardani.

Politisi PKS itu menjelaskan temuannya ketika berkunjung ke DPW PKS Riau yang mengeluhkan kesulitan melakukan input data karena aplikasi web Sipol bermasalah dengan jaringan. Dengan kesukaran yang sebenarnya merupakan hal yang remeh dinilainya membuat parpol menjadi kesulitan mendaftar.

Mardani mendesak parpol yang sudah ikut Pemilu lalu dan Lolos ambang batas suara tidak dipersulit karena masalah teknis. "Jangan fokus ke masalah teknis dan malah mengabaikan masalah substansial," katanya.

Permasalahan lainnya adalah adanya beda tafsir atas Peraturan KPU (PKPU) di berbagai KPUD di daerah, seperti ada KPUD yang sampai meminta KTP ketua umum partai. Padahal di tempat lainnya hanya cukup melampirkan akta pendirian partai dan perubahannya saja.


Ia berharap penyelenggara pemilu memiliki sikap dan jiwa sebagai pelayan bagi para pelaku pemilu/parpol dan jangan merasa hebat dan jadi penentu atau pula sebagai hukum.

Sumber: okezone
Berita Populer Dari okezone
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
gopego
Rumah
rumah123
Love Indonesia
CENTROONE
Voice of America
Hello Pet
IDGEEKS
telsetNews
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Camargus
Sehatly
Hetanews
Inikata