0
Thumbs Up
Thumbs Down

100 Perkara Sengketa Pilkada Ditolak MK, Ini Penyebabnya

okezone
okezone - Wed, 24 Feb 2021 22:23
Dilihat: 80
100 Perkara Sengketa Pilkada Ditolak MK, Ini Penyebabnya

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus sejumlah perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Kepala Daerah atau Pilkada 2020 yang diajukan oleh para pasangan calon (Paslon) dan Pemantau Pemilihan.

Dalam putusan yang dibacakan sejak 15-17 Februari itu, MK menyatakan hanya 32 PHP Pilkada yang masuk dalam tahapan selanjutnya yakni pembuktian. Sedangkan 100 perkara dinyatakan dismiss atau ditolak karena tidak dapat dilanjutkan dengan alasan hukum.

Direktur HICON Law & Policy Strategies Hifdzil Alim selaku kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, selama mendapatkan mandat menangani 11 perkara Pilkada, ia memiliki argumentasi soal batas maksimal selisih suara sebagai syarat mengajukan gugatan PHP di MK.

Pengamatan Hifdzil, banyak analis yang mengabaikan acuan Pasal 158 Ayat 1 dan 2 saat megajukan gugatan perselisisihan hasil pemilu ke MK. Bahkan tak jarang yang menganggap bahwa pasal tersebut sudah dihapuskan.

Selaku kuasa hukum KPUD yang berhasil memenangkan 10 perkara dalam dismiss, Hifdzil menggunakan Pasal 158 sebagai acuan utama argumentasi hukum.

Baca Juga: 100 Perkara Sengketa Hasil Pilkada 2020 Kandas di MK

Hifdzil menjelaskan, berdasarkan putusan MK dalam PHP Pilkada, Pasal 158 tetap diterapkan secara kasuistis. "Artinya, Pasal 158 tetap urgen didalilkan," ujar Hifdzil, Rabu (24/2/2021).

Pasal 158 Ayat (1) UU 10/2016 tentang Pilkada, untuk Pemilihan Gubernur menyebutkan provinsi dengan jumlah penduduk sampai 2 juta jiwa perbedaan suara hasil pemilu 2 persen dari suara sah.

Provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta-sampai 6 juta selisih suara 1,5 persen dari suara sah, provinsi dengan jumlah penduduk 6 juta-12 juta selisih suara 1 persen dari suara sah dan penduduk dengan jumlah diatas 12 juta selisih suara dari total suara sah sebesar 0,5 persen.


Sedangkan dalam ayat 2, Kabupaten/kota dengan penduduk hingga 250 ribu jiwa, syarat selisih suara 2 persen dari jumlah suara sah, kabupaten/kota dengan jumlah 250 ribu sampai 500 ribu selisih suara 1,5 persen dari total suara sah, Kabupaten/kota dengan jumlah 50 ribu-1 juta penduduk selisih 1 persen dari total suara sah, dan penduduk diatas satu juta harus memiliki selisih suara 0,5 persen dari total suara sah.

Sumber: okezone

100 Perkara Sengketa Pilkada Ditolak MK, Ini Penyebabnya

100 Perkara Sengketa Pilkada Ditolak MK, Ini Penyebabnya

100 Perkara Sengketa Pilkada Ditolak MK, Ini Penyebabnya

100 Perkara Sengketa Pilkada Ditolak MK, Ini Penyebabnya

100 Perkara Sengketa Pilkada Ditolak MK, Ini Penyebabnya

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya