Covesia.com - Berdasarkan hasil kaji cepat dampak gempa di provinsi itu terdapat sebanyak 103 satuan pendidikan yang mengalami kerusakan akibat gempa 6,2 magnitudo dengan tingkat kerusakan bervariasi.

"Dari hasil kaji cepat dampak gempa per 18 Januari 2021, terdapat 103 satuan pendidikan, baik yang berada di pengelolaan pemerintah daerah maupun Kementerian Agama, rusak akibat gempa," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat Gufran Darma Dirawan, Selasa (19/1/2021).

Gufran Darma Dirawan sebelum menjabat Kepala Disdikbud Sulbar adalah guru besar dan juga Wakil Rektor IV Universitas Negeri Makassar (UNM).

Gempa berkekuatan magnitudo mengguncang Provinsi Sulawesi Barat, Jumat (15/1) telah berdampak pada empat kabupaten, yakni Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Poliwali Mandar.

Menurut Gufran pihak Kemendikbud sendiri melansir sebanyak 39 sekolah di antaranya mengalami rusak berat, 19 sekolah rusak sedang, dan 45 sekolah rusak ringan.

Berdasarkan data yang ada di Kabupaten Mamuju terdapat 18 sekolah masuk kategori rusak berat, 12 sekolah mengalami rusak sedang, dan 10 sekolah mengalami rusak ringan.

Sementara di Kabupaten Majene, 19 sekolah mengalami rusak berat, enam sekolah mengalami rusak sedang, dan 21 sekolah mengalami rusak ringan.

Berikutnya, di Kabupaten Poliwali Mandar, dua sekolah mengalami rusak berat, satu sekolah mengalami rusak sedang, dan tujuh sekolah rusak ringan. Di Kabupaten Mamasa, tujuh sekolah mengalami kerusakan ringan.

Dalam rangka penanganan kondisi darurat, menurut Gufran, Kemendikbud, Kementerian Agama (Kemenag), Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), UNICEF, dan klaster nasional pendidikan bekerja sama mengoperasikan Pos Pendidikan Sulbar.

Pos Pendidikan Sulbar ini diketuai Kadisdik Provinsi Sulbar dan menjadi sentra koordinasi penanganan darurat gempa bumi bidang pendidikan. Adapun pos ini menginduk kepada posko utama penanganan darurat bencana gempa di Sulbar.

Kemendikbud melalui Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kemendikbud, Hendarman mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dalam melakukan pendataan, kebutuhan, dan intervensi yang dibutuhkan di lapagan.

Kemendikbud telah membuka posko di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD Dikmas) di Kabupaten Mamuju dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di Kabupaten Majene.

Sementara itu Kadisdik Sulbar menambahkan telah didirikan lima buah tenda pengungsian di BP PAUD Dikmas dan 20 buah tenda ruang kelas darurat untuk aktivitas pendidikan yang didatangkan dari Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Tengah.

"Bantuan logistik darurat seperti makanan siap saji, sembako dan kebutuhan pengungsi lainnya juga turut diberikan kepada sasaran," demikian Gufran Darma Dirawan. (ant)

Sedangkan terhadap pengelola penginapan tempat onkum tersebut melakukan maksiat, Andi Surya akan memperingati agar lebih selektif untuk melihat surat nikah pengunjung.

"Para pengelola penginapan di Pasaman Barat jangan mudah tertipu dengan kertas selembar saja, waspadai juga surat nikah bodong alias palsu," katanya.

(hri)