0
Thumbs Up
Thumbs Down

5 Paket Kebijakan Transformasi Industri Hulu Migas, Apa Saja?

okezone
okezone - Wed, 02 Dec 2020 20:12
Dilihat: 60
5 Paket Kebijakan Transformasi Industri Hulu Migas, Apa Saja?

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan dan SKK Migas memberlakukan lima kebijakan fiskal untuk memperbaiki serta meningkatkan iklim investasi industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Hal itu dinilai dapat mendukung pelaksanaan kegiatan migas baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, pemberlakuan paket kebijakan tersebut untuk memperjelas sikap pemerintah Indonesia dalam mendukung transformasi industri hulu migas untuk mencapai target jangka panjang dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga: Tenang Bos Migas, Sri Mulyani Beri 5 Kemewahan

Ada pun lima stimulus tersebut antara lain, pertama, penundaan pencadangan biaya kegiatan pasca operasi atau Abandonment and Site Restoration (ASR). Dwi menyebut, pandemi Covid-19 telah memaksa banyak sektor strategis melemah, termasuk sektor migas.

Dampak yang ditimbulkan dari pandemi tersebut telah memaksa perusahaan-perusahaan migas untuk mengatur kembali strategi anggarannya.

"Menyikapi kondisi tersebut, SKK Migas menunda sementara pembayaran pencadangan biaya kegiatan pasca operasi tahun 2020," ujar Dwi, Jakarta, Rabu (2/12/2020).

Baca Juga: Menteri ESDM: Harus Disadari, Kejayaan Migas Telah Berlalu

Kedua, Pengecualian PPN LNG melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2020 tentang Impor atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dikecualikan dari Kewajiban PPN.

Ketiga, pembebasan biaya sewa barang milik negara yang akan digunakan untuk kegiatan hulu migas.

Pada 28 September 2020, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140/2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/2019. Baik Kemenkeu, Kementerian ESDM, dan SKK Migas akan terus melakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan Juknis pelaksanaan peraturan ini.

Keempat, Penerapan discounted gas price untuk volume penjualan di atas take or pay dan daily contract quantity.

Dwi menyebut, dalam menyikapi kondisi ekonomi global yang melemah saat ini, maka diperlukan fleksibilitas dalam perjanjian penjualan gas jangka panjang dengan menerapkan potongan harga gas untuk volume penjualan di atas volume Tmtake or pay dan daily contract quantity.


"Kebijakan ini terutama diberlakukan pada kontrak gas yang tidak memiliki pembeli alternatif," kata dia

Sumber: okezone

5 Paket Kebijakan Transformasi Industri Hulu Migas, Apa Saja?

5 Paket Kebijakan Transformasi Industri Hulu Migas, Apa Saja?

5 Paket Kebijakan Transformasi Industri Hulu Migas, Apa Saja?

5 Paket Kebijakan Transformasi Industri Hulu Migas, Apa Saja?

5 Paket Kebijakan Transformasi Industri Hulu Migas, Apa Saja?

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya