Bantah Mangkir dari Pansus Angket Haji, Yaqut Cholil: Saya Belum Dapat Panggilan

55 menit lalu
China, Philippines to discuss South China Sea dispute amid clashes

47 menit lalu
Pj Sekda Surya Suamba Hadiri Rapat Kerja dengan Tim Banggar DPRD Badung

39 menit lalu
KPK Dalami soal Pengurusan Tambang di Malut ke Kementerian ESDM dan Agung Suryamal

50 menit lalu
Topan Yagi tewaskan lebih dari 150 orang di Vietnam, apa dampaknya terhadap cuaca di Indonesia?

39 menit lalu
Pimpinan Komisi IV Nilai Asuransi Pertanian Ahmad Ali-AKA Layak Ditiru Daerah Lain

50 menit lalu
Peruri Dukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas

37 menit lalu
Jaksa KN Simalungun Ancam Dua Pelaku Begal Bervariasi

22 menit lalu
Wagner lost veteran fighters in Mali ambush, in setback to Russia's Africa campaign

27 menit lalu
Honor Hakim Agung Diduga Disunat Puluhan Miliar, Sejumlah Elemen Bakal Bedah Kasus

22 menit lalu
Organda dan Pengusaha Digital Dorong Penggunaan QRIS di Transportasi Publik Jakarta

19 menit lalu
Belum Ada Bukti Ilmiah BPA Pada Air Galon Kemasan Polikarbonat Pengaruhi Metabolisme Tubuh

12 menit lalu

Analisis PKSSoal Pelemahan KPK Bikin Panas Dingin

genpi - Sat, 12 Jun 2021 18:55

Dilihat: 102

GenPI.co - Ada analisis menarik yang disebut PKS soal pelemahan KPK. Kali ini, analisis partai oposisi pemerintah itu bisa bikin panas dingin.

Ketua Departemen Ekonomi & Pembangunan, Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Investasi DPP PKS Farouk Abdullah Alwyni blak-blakan soal ini.

Menurutnya, pelumpuhan KPK bisa berdampak buruk bagi pembangunan dan kemajuan ekonomi Indonesia.

"Persoalan pembebastugasan 51 pegawai KPK dengan dasar yang tidak jelas harus disadari bukan sekadar persoalan kepegawaian, tetapi lebih dari itu persoalan yang dapat berakibat buruk bagi perekonomian Indonesia," kata Farouk di Jakarta, Jumat (11/6).

Farouk menjelaskan, yang paling berdampak nantinya pada sektor investasi.

Menurutnya, kisruh di KPK akan membuat investor melihat Indonesia sebagai tempat yang tidak atraktif untuk menanam modal dan melakukan bisnis.

Dia menambahkan, negara dengan iklim koruptif akan diasosiasikan sebagai high cost economy oleh para investor.

Hal itu dengan terang menggambarkan bahwa efisiensi investasi di negara tersebut akan tidak optimal.

"Makin besar ongkos investasi. Negara seperti ini tidak sesuai dengan habitus pebisnis yang mementingkan efisiensi biaya," katanya.

Politikus PKS ini pun menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil tindakan yang menentukan untuk mencegah para bawahannya melakukan pelumpuhan KPK seenaknya sendiri.

"Presiden dalam hal ini harus mampu menunjukkan kepemimpinannya," jelasnya. (*)

Kalian wajib tonton video yang satu ini:

Sumber: genpi