0
Thumbs Up
Thumbs Down

Anies Jadi Alasan Normalisasi Pilkada di 2022 dan 2023?

Republika Online
Republika Online - Wed, 27 Jan 2021 20:14
Dilihat: 56
Anies Jadi Alasan Normalisasi Pilkada di 2022 dan 2023?

oleh Febrianto Adi Saputro, Antara

Draf revisi Undang-Undang Pemilu yang tengah disusun DPR mengatur soal jadwal pelaksanaan pilkada yang dikembalikan digelar di 2022 dan 2023. Padahal mengacu dari pelaksanaan pilkada serentak di 2020, maka seharusnya pilkada kembali digelar lagi pada 2024.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, menduga partai yang menginginkan agar pilkada digelar 2022 dan 2023 kemungkinan partai yang menginginkan Anies Baswedan jadi calon presiden di 2024. "Mungkin partai-partai yang ingin Anies jadi capres itu mendorong agar pilkada 2022 dan 2023 itu tetap ada," kata Qodari kepada Republika, Rabu (27/1).

Ia menilai partai-partai yang menginginkan agar pilkada digelar 2022 dan 2023 mempertahankan jagoannya masing-masing agar bisa eksis hingga 2024 melalui pilkada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Namun demikian yang dinilai cukup menyita perhatian nasional adalah pilkada Jakarta, hal tersebut lantaran hanya Jakarta yang memiliki pilkada dengan rasa pilpres.

"Memang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur penduduknya lebih banyak dibandingkan Jakarta, tapi eksposurnya tidak seluas Jakarta. Kalau Jakarta eksposurnya nasional," ungkapnya.

Berdasarkan aturan yang saat ini berlaku, Pilkada DKI Jakarta dijadwalkan kembali digelar 2022. Qodari menilai jika pilkada DKI Jakarta jadi digelar 2022 dan Anies kembali memenangkan pilkada DKI Jakarta, maka Anies masih punya panggung di pemerintahan.

"Misalnya Anies ya, di Jakarta kalau tidak ada pilkada maka kemudian Anies tidak menjabat di 2022-2024 begitu. Karena diisi oleh Plt," ujarnya. "Tetapi kalau Anies maju, dia dapat panggung pilkada, dan apabila menang terpilih kembali, maka akan punya panggung lagi di pemerintahan selama dua tahun," imbuhnya.

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, membantah bahwa RUU Pemilu memberikan perlakuan khusus terhadap provinsi atau kabupaten tertentu. Menurutnya RUU Pemilu berlaku untuk semua.

"Nggak lah, UU (UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada) ini kan dibuat 2016, sementara Pilkada DKI itu 2017, jadi nggak nyambung gitu loh," tegasnya.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyatakan Partai Demokrat menyetujui pilkada digelar di 2022 dan 2023. "Demokrat setuju normalisasi penyelenggaraan Pilkada 2022 dan 2023 dalam RUU Pemilu, termasuk di dalamnya Pilkada DKI digelar pada 2022," kata Herzaky.

Ia menjelaskan, pilkada merupakan momentum bagi masyarakat untuk memilih pemimpin terbaik di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu ia melihat perlu ada waktu dan kesempatan cukup bagi masyarakat untuk mendalami dan memahami sosok dan jejak rekam para calon kepala daerahnya, sebelum memutuskan pilihannya.

"Masyarakat mesti memiliki kesempatan mengetahui dan mempelajari visi, misi, dan program kerja dari tiap kepala daerah," ujarnya.

Menurutnya jika pilkada digelar serentak dengan pilpres, maka momentum untuk mencari kepala daerah berkualitas akan sulit lantaran euforia pileg akan tenggelam dengan pilpres. Sebab ia menilai pilpres memiliki daya magnet yang luar biasa ketimbang pileg.

"Keserentakan pilpres dan pileg di 2019 lalu, memberikan contoh nyata bagaimana pileg tenggelam di tengah hiruk pikuk pilpres. Begitu juga kemungkinan nasib Pilkada yang bakal dilaksanakan berdekatan dengan pilpres," tuturnya.

Ia juga menambahkan, jika pilkada digelar serentak dengan pilpres pada 2024 maka pertarungan di pilkada pun bisa jadi bukan lagi politik gagasan, melainkan kompleksitas kompetisinya bisa memunculkan godaan melakukan tindakan-tindakan ilegal seperti politik uang, politik identitas, maupun penyalahgunaan kekuasaan. "Apalagi jika kita mempertimbangkan lamanya masa jabatan penjabat kepala daerah di sebagian besar wilayah Indonesia jika Pilkada 2022 dan 2023 ditunda ke tahun 2024," ungkapnya.

Demokrat mengingatkan bahwa demokrasi merupakan proses bersama. Oleh karena itu apapun kesepakatannya antarparpol di parlemen sebaiknya dikedepankan. "Jangan sampai pula, ada pihak-pihak yang memaksakan Pilkada Serentak 2024 hanya karena ada kepentingan pragmatis atau agenda terselubung yang tidak pro rakyat, bahkan merugikan rakyat. Misalnya, mau menjegal tokoh-tokoh politik yang dianggap potensial sebagai capres," ungkapnya.









Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa, menjelaskan soal normalisasi jadwal pilkada menjadi 2022 dan 2023. Saan mengatakan revisi UU pemilu merupakan penggabungan dua pemilu yaitu Undang-Undang 10 Tahun 2016dan Undang-Undang 7 Tahun 2017.

"Jadi pilkada merupakan bagian dari pemilu itu sendiri. Maka ketika kita masukkan dalam satu bagian yang terintegrasi di situ kita mulai mengatur jadwal kembali. Kalau dalam UU Nomor 10 pilkada di 2024 secara serentak. Ketika kita revisi dan disatukan maka kita lakukan penjadwalkan ulang dengan istilah normalisasi," jelasnya.

"Jadi yang harusnya diundang-undang di 2024 kita normalkan 2022 sebagai hasil pilkada 2017 tetap dilakukan, 2023 sebagai hasil pilkada 2018 tetap dilakukan dan seterusnya. Kalaupun ada keinginan disatukan itu di 2027. Tapi itu belum final disatukan itu," imbuhnya.

Saan mengungkapkan bahwa sebagian besar fraksi setuju pilkada digelar 2022. Sementara itu PDI Perjuangan ingin agar pilkada digelar 2024. Sedangkan Partai Gerindra belum menyatakan sikapnya.

"Hampir sebagian besar ingin pilkada siklusnya seperti sekarang saja tiga kali, jadi 2020-2025 2022-2027 2023-2028 dan seterusnya," kata Saan.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa Partai Gerindra belum menegaskan sikapnya terkait wacana pilkada yang dijadwalkan akan digelar 2022 dan 2023. Dirinya mengatakan saat ini partainya tengah menghitung dan melakujan kajian terkait hal tersebut.

"Sedang kami minta pendapat-pendapat dan komunikasi dengan parpol lain mengenai perlu tidaknya pilkada di 2022," ujarnya.

Sedang Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat, berpendapat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 perlu evaluasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pilkada dan kualitas demokrasi. "Evaluasi pilkada penting. Namun, belum mengarah pada urgensi perubahan UU Pilkada," kata Djarot.

Menurut dia, persoalan pilkada lebih pada aspek pelaksanaan dan bukan pada substansi undang-undangnya. "Atas dasar hal tersebut, sebaiknya pilkada serentak tetap diadakan pada tahun 2024. Hal ini sesuai dengan desain konsolidasi pemerintahan pusat dan daerah," katanya menjelaskan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memandang tidak perlu adanya perubahan UU Pilkada mengingat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang merupakan salah satu materi muatan pokok undang-undang guna menjaga kesinambungan dan kesesuaian jadwal antara pileg, pilpres, dan pilkada. "Pilkada Serentak 2024 yang diatur dalam UU itu belum dijalankan, bagaimana perubahan akan dilakukan? Jadi, dilaksanakan dahulu pada tahun 2024, baru dievaluasi," kata Djarot.

Dengan tidak adanya perubahan UU politik, tambah dia, khususnya UU Pilkada, seluruh energi bangsa fokuspada upaya mengatasi pandemi berikut seluruh dampak akibat virus Covid-19, khususnya dampak di bidang perekonomian rakyat. "Pemerintah dan DPR RI tidak perlu membuang-buang energi yang berpotensi ketegangan politik akibat seringnya perubahan UU Pemilu. Lebih baik fokus kita mengurus rakyat agar segera terbebas dari Covid-19. Pelaksanaan pilkada yang penting untuk dievaluasi, bukan perubahan UU-nya," kata Djarot.


Sejumlah kegiatan dilarang pada masa kampanye Pilkada 2020 terkait pandemi Covid-19. - (Republika)
Berita Terkait
  • Ketentuan Anggota KPU Utusan Parpol Juga Diusulkan pada 2017
  • PPP Nilai Mubazir Mengubah Jadwal Pelaksanaan Pilkada
  • Camat dan Lurah di Jakpus Wajib Lapor Curah Hujan
Berita Lainnya
  • Anies Jadi Alasan Normalisasi Pilkada di 2022 dan 2023?
  • Diduga Malapraktik, RS Telogorejo Semarang Dipolisikan

Anies Jadi Alasan Normalisasi Pilkada di 2022 dan 2023?

Anies Jadi Alasan Normalisasi Pilkada di 2022 dan 2023?

Anies Jadi Alasan Normalisasi Pilkada di 2022 dan 2023?

Anies Jadi Alasan Normalisasi Pilkada di 2022 dan 2023?

Anies Jadi Alasan Normalisasi Pilkada di 2022 dan 2023?

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya