JAKARTA -- Cendekiawan Muslim Prof Azyumardi Azra menilai, jeda waktu yang lama dari jadwal Pemilihan Presiden (Pilpres) 14 Februari 2024, hingga pelantikan Presiden terpilih 20 Oktober 2024 merupakan sebuah keunikan dalam sistem pemerintahan. Keanehan itu adalah Indonesia seakan memiliki 'dua' presiden, yakni RI 1 yang menjabat dan satunya hasil coblosan.

Dalam situasi itu, kata Azyumardi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sedang menjabat tak ubahnya seperti lame duck alias 'bebek lumpuh'. Menurut dia, yang dimaksud sebagai bebek lumpuh adalah presiden yang sedang menjabat tak bisa lagi mengeluarkan kebijakan yang efektif dan strategis.

"Karena sudah ada presiden dan wakil presiden baru, meskipun belum dilantik," ucap Azyumardi dalam Webinar Moya Institute bertajuk 'Pemisahan Pilpres Dengan Pileg: Tinjauan Strategis' di Jakarta pada Jumat (24/6/2022).

Baca: Membawa Pulang Puluhan Manuskrip Ulama Nusantara dari Perpustakaan Leiden

Apalagi, lanjut Azyumardi, apabila pascapemilu terjadi gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan presiden maupun wakil presiden hasil Pilpres 2024 disahkan. Otomatis dampaknya legitimasi presiden terpilih menjadi lebih kuat lagi. Sebaliknya, untuk Presiden Jokowi yang sedang menjabat, semakin menjadi 'bebek lumpuh.

Situasi semacam itu, kata dia, mengakibatkan kevakuman pemerintahan selama delapan bulan. Atau bisa juga terjadi disorientasi pemerintahan yang masih memegang kekuasaan. Meski begitu, Azyumardi menyadari, keputusan itu susah diubah. Sehingga, aturan tersebut bisa menjadi pelajaran penting bagi para anggota parlemen hasil Pileg 2024 untuk mengevaluasinya.

"Semoga para anggota Parlemen hasil Pileg 2024 nantinya akan memperbaiki hal ini, agar praktik demokrasi kita semakin membaik," ujar ketua Dewan Pers tersebut.

Baca: Dewan Pers Apresiasi Kapolres Sampang yang Hanya Mau Diwawancara Media Terverifikasi

Pemerhati isu-isu strategis Prof Imron Cotan mengatakan, lame duck akan berimplikasi kepada penggunaan APBN sebagai state procurement. Pemerintah seperti bebek lumpuh, menurut Imron tidak akan optimal menggunakan anggaran negara. Dan bila itu terjadi, sambung dia, perekonomian negara bisa terganggu.

"Belanja negara itu penting untuk memutar perekonomian nasional, karena Indonesia dan negara-negara di dunia lain juga sedang menghadapi disrupsi market, akibat dari beberapa hal, seperti pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina," ujar Imron.


Sehingga, Imron menyarankan, yang harus menjadi perhatian bersama adalah agar implementasi APBN tahun anggaran 2024 tidak terganggu masalah politik. Akibat dari pemerintahan yang lame suck, kata dia, diperlukan collective wisdom dari para elite, untuk menyatukan sikap mengatasi periode bebek lumpuh tersebut.

Baca: Prof Imron Cotan: Indonesia Bisa Tengahi Perang Rusia-Ukraina

• Pengamat: PDIP Enggan Berkoalisi dengan Nasdem pada 2024
• Pencalonan Pilpres 2024 Berdasarkan Suara Pileg 2019 tidak Logis!
• Elektabilitas Tembus 3,3 Persen dalam Survei, Ini Kata Sekjen Perindo

• Rusia: Ada Konsekuensi Negatif di Balik Status Kandidat Ukraina dan Moldova
• Pembangunan IKN Libatkan 200 Ribu Pekerja