0
Thumbs Up
Thumbs Down

Baleg Segera Koordinasi ke Pemerintah Soal UU Cipta Kerja

Republika Online
Republika Online - Thu, 25 Nov 2021 15:56
Dilihat: 54
Baleg Segera Koordinasi ke Pemerintah Soal UU Cipta Kerja

JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menunggu terlebih dahulu putusan lengkap dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. MK memutus, UU Cipta Kerja atau dikenal juga dengan Omnibus Law Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Kami tunggu dulu petikan putusannya, kita pelajari pasal-pasal mana yang digugat dan dinyatakan bertentangan dengan UUD '45. Pada prinsipnya taat hukum," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ibnu Multazam kepada Republika, Kamis (25/11).

MK memerintahkan kepada DPR dan pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan tersebut diucapkan oleh MK. Ibnu mengatakan, DPR segera berkoordinasi dengan pemerintah setelah DPR mendapatkan putusan lengkap terkait pasal yang bermasalah.

DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna Masa Sidang IV tahun sidang 2020-2021 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, 5 Oktober 2020. Azis Syamsuddin selaku wakil ketua DPR RI kala itu yang memimpin rapat menanyakan persetujuan para anggota yang hadir dalam forum tersebut.

"Perlu kami sampaikan, berdasarkan yang telah kita simak bersama. Sekali lagi saya memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa disepakati?" tanya Azis.

Ketua Baleg sekaligus panitia kerja (Panja) RUU Cipta Kerja Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan hasil rapat Baleg DPR bersama pemerintah. Hasilnya, tujuh fraksi setuju RUU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang.

Sementara, Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak RUU Cipta Kerja disahkan. Ada sejumlah poin yang telah disetujui selama pembahasan RUU Cipta Kerja.

Beberapa di antaranya terkait pesangon, upah minimum, dan jaminan kehilangan pekerjaan. "Seluruh fraksi, sembilan fraksi menaruh sungguh-sungguh perhatian kepastian akan hak-hak bekerja. Selalu menjadi hal yang perlu diperjuangkan dalam tingkat panja," ujar Supratman.

MK menyatakan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

"Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan'," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan.


Berita Terkait
  • DPR Segera Kaji Pasal UU Cipta Kerja yang Bermasalah
  • Ini Pertimbangan MK Soal UU Cipta Kerja
  • Pimpinan Komisi II: Pemilu 5 Kotak Harus Dikoreksi
Berita Lainnya
  • BPS akan Selenggarakan Survei Biaya Hidup pada 2022
  • Cegah Haaland Pergi, Dortmund Siap Gandakan Gaji

Baleg Segera Koordinasi ke Pemerintah Soal UU Cipta Kerja

Baleg Segera Koordinasi ke Pemerintah Soal UU Cipta Kerja

Baleg Segera Koordinasi ke Pemerintah Soal UU Cipta Kerja

Baleg Segera Koordinasi ke Pemerintah Soal UU Cipta Kerja

Baleg Segera Koordinasi ke Pemerintah Soal UU Cipta Kerja

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya