0
Thumbs Up
Thumbs Down

Bamsoet: Revisi UU Otsus Papua Harus Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua dan Papua Barat

wartaekonomi
wartaekonomi - Tue, 20 Oct 2020 19:56
Dilihat: 38
Jakarta

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendorong agar dalam melakukan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, salah satu hasil akhirnya bisa menempatkan UU tersebut sebagai lex specialis.

Dengan begitu, berbagai ketentuan yang berada di dalamnya, tak bisa dikalahkan oleh berbagai ketentuan dalam undang undang lainnya. Mengingat dalam praktik implementasinya selama ini, UU Otsus Papua sering kali bertabrakan dengan undang-undang lainnya sehingga menyebabkan kerancuan dan kebingungan.

Baca Juga: Bamsoet Dorong Penggunaan E-Voting di Pilkada dan Pemilu

"Revisi UU Otsus yang dilakukan pemerintah bersama DPR RI dilakukan untuk memastikan Papua dan Papua Barat tetap mendapatkan dana otonomi khusus. Sekaligus memastikan pembangunan tetap meningkat," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (20/10/2020).

Untuk teknisnya, lanjut Bamsoet, semua akan dibahas dalam revisi UU Otsus Papua. Karenanya, masyarakat Papua dan Papua Barat melalui Majelis Rakyat Papua bersama MPR RI For Papua akan mengawalnyam sehingga UU Otsus Papua bisa bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Hal tersebut disampaikan Bamsoet usai menerima Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) di MPR RI, Jakarta, Senin (19/10/2020). Turut hadir antara lain Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani dan Hidayat Nur Wahid. Ketua MPR RI For Papua Yorrys Raweyai (Ketua Komite II DPD RI), Sekretaris MPR RI For Papua Filep Wamafma (anggota DPD RI), dan anggota MPR RI For Papua Robert Kardinal (anggota Komisi X DPR RI). Sementara dari MRPB yang hadir antara lain Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren, Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga MRPB Yulianus Thebu, serta pimpinan Kelompok Pokja Adat, Agama, dan Perempuan MRPB.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, MPR RI For Papua telah menjadi mitra Kementerian Dalam Negeri untuk berperan sebagai fasilitator sekaligus komunikator yang menjembatani berbagai kepentingan masyarakat Papua dan Papua Barat. Sebagai Rumah Kebangsaan, MPR RI memiliki kepentingan agar berbagai pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat selalu melibatkan berbagai kelompok elemen masyarakat Papua dan Papua Barat.

"Keberadaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9/2020 menunjukan tindakan nyata Presiden Joko Widodo dalam memajukan Papua dan Papua Barat. Yakni dengan menginstruksikan kementerian/lembaga negara mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat, mengedepankan Orang Asli Papua (OAP) sebagai subjek pembangunan," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, salah satu wujud konkret Inpres tersebut adalah adanya ketentuan pemberdayaan pengusaha OAP dan pengusaha lokal Papua. Pendekatan pola pembangunan juga dikedepankan dengan kearifan lokal, khususnya terhadap tujuh wilayah adat di Papua Barat yang terdiri dari Lapago, Meepago, Animha, Saireri, Mamta, Domberai, serta Bomberai.

"Untuk mengimplementasikan Inpres tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 20/2020 untuk membentuk Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Tim Koordinasi terdiri dari Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana. Wakil Presiden KH Maruf Amin ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengarah. Sementara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas ditunjuk menjadi Ketua Harian. Tim Pelaksana dipimpin pejabat tingkat madya Bappenas," terang Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan, keberadaan Presiden dan Wapres adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Keberadaan Wapres sebagai Ketua Dewan Pengarah menunjukan bahwa Presiden Joko Widodo tak main-main dalam membangun Papua dan Papua Barat.

"MPR RI For Papua akan selalu melibatkan MRPB untuk menjadi salah satu bagian yang turut aktif dalam proses pembangunan di Papua dan Papua Barat. Fokusnya adalah untuk memastikan keterlibatan masyarakat Papua dan Papua Barat. Sekaligus memaksimalkan peran dan fungsi MRPB," pungkas Bamsoet.

Penulis: ***

Editor: Puri Mei Setyaningrum


Foto: MPR

Sumber: wartaekonomi

Bamsoet: Revisi UU Otsus Papua Harus Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua dan Papua Barat

Bamsoet: Revisi UU Otsus Papua Harus Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua dan Papua Barat

Bamsoet: Revisi UU Otsus Papua Harus Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua dan Papua Barat

Bamsoet: Revisi UU Otsus Papua Harus Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua dan Papua Barat

Bamsoet: Revisi UU Otsus Papua Harus Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua dan Papua Barat

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya