0
Thumbs Up
Thumbs Down

Beda Sikap 2 Pengamat di Balik Isu Telegram Kapolri kepada Pers

genpi
genpi - Fri, 09 Apr 2021 02:50
Dilihat: 55

GenPI.co - Terdapat dua sikap yang berbeda dari dua pengamat perihal Isu Telegram Kapolri kepada Pers.

Salah satu pengamat tersebut adalah Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy, Satyo Purwanto, yang ikut memberi tanggapan terkait keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

BACA JUGA: Manuver Senyap Polri Mematikan, 5 Teroris Aceh Gagal Gabung ISIS

Seperti diketahui, baru-baru ini Listyo memutuskan untuk mengeluarkan lalu mencabut kembali surat telegram terkait larangan menyiarkan tindakan arogansi aparat kepolisian.

"UU no 40 thn 1999 tentang Pers adalah pelaksanaan kemerdekaan pers. Ini merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting," ujarnya kepada GenPi.co, Kamis, (8/4).

Menurutnya, media juga menjadi salah satu faktor untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

"Sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat harus terjamin pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945," katanya.

Satyo menilai bahwa pelarangan peliputan kekerasan dan arogansi yang dilakukan oleh aparat kepolisian berpotensi melanggar UU no 40 tahun 1999.

"Jika kita analisa, mungkin saja maksudnya adalah pelarangan menyiarkan kekerasan dan arogansi aparat kepolisian. Namun, sepertinya ada misleading sehingga malah berbunyi sebaliknya," ujar Satyo.

Di sisi lain, Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta juga buka suara terkait pembatasan peliputan media terhadap tindakan kekerasan kepolisian.

BACA JUGA: Taktik Maut Polri Mengerikan, Teroris Jakarta Masih Berkeliaran

Baginya, isi surat telegram Kapolri yang sudah tersebar di seluruh Polda di masyarakat sebenarnya bagus.

"Isi bagus untuk mengurangi adegan kekerasan yang disiarkan," ujarnya.

Salah satu poinnya berisi, media dilarang menyiarkan upaya tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menayangkan kegiatan polisi yang tegas namun humanis.

"Bagi teman-teman media bakal berkurang sumber pemberitaan," katanya.

Kendati demikian, menurutnya, aturan itu sebenarnya cukup bagus karena tidak ada tayangan kekerasan.

"Tayangan itu tidak pantas tampil dan dicontoh," katanya.

Namun, terkini surat telegram Kapolri Jenderal Sigit Prabowo itu sudah dibatalkan atau dicabut.(*)

Video viral hari ini:

Sumber: genpi

Beda Sikap 2 Pengamat di Balik Isu Telegram Kapolri kepada Pers

Beda Sikap 2 Pengamat di Balik Isu Telegram Kapolri kepada Pers

Beda Sikap 2 Pengamat di Balik Isu Telegram Kapolri kepada Pers

Beda Sikap 2 Pengamat di Balik Isu Telegram Kapolri kepada Pers

Beda Sikap 2 Pengamat di Balik Isu Telegram Kapolri kepada Pers

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya