0
Thumbs Up
Thumbs Down

Belum Ada Perintah Presiden, Revisi UU BUMN Dibahas

okezone
okezone - Wed, 30 Sep 2020 16:10
Dilihat: 40
Belum Ada Perintah Presiden, Revisi UU BUMN Dibahas

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Komisi VI DPR serius melakukan Revisi Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 ihwal posisi BUMN sebagai perseroan negara yang mengambil peran strategis dalam mendorong perekonomian nasional. Rencana itu telah disetujui oleh Komisi VI dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Rencananya, naskah atau draf Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN yang baru akan kembali dibahas setelah Komisi VI memberikan naskah tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto mengatakan, RUU BUMN yang baru merupakan inisiatif Komisi VI. Inisiatif itupun sudah direalisasikan dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian BUMN yang digelar pada Rabu, 30 September 2020. Pada posisi ini, pihak Erick Thohir hanya memberikan masukan terkait hal-hal yang dianggap penting.

Baca Juga: Keuangan BUMN Ini Berdarah-darah Imbas Utang Pertamina hingga PLN

"Kami juga belum ada perintah dari Presiden, tetapi ini karena RDP makanya kami diundang untuk menghadiri dan membahas naskah akademik maupun drafnya, jadi kami hadir untuk memberikan masukan masukan dari UU yang sekarang sekiranya bagaimana, apakah masih bisa sesuai dengan kebutuhan bisnisnya (BUMN)," ujar Susyanto usai melakukan RDP, Jakarta, Rabu (30/9/2020).

Meski baru pembahasan awal, pihak Kementerian pun memberikan sejumlah masukan, dua diantaranya, pertama, filosofi RUU yang mengacu kepada Undang-Undang Dasar. Kedua, kejelasan posisi perseroan negara perihal mencari keuntungan ekonomi dan penugasan perseroan hanya pada pelayanan masyarakat.

"Ada hal-hal yang kami nilai adalah, satu mengenai filosofi dari UU itu sendiri, filosofi dari UU itu sendiri mengacu kepada UUD. Namun, demikian kita keinginannya ada kejelasan bahwa ada BUMN bahwa itu mencari keuntungan, tetapi ini kalau agent of development, penugasan dan sebagainya diberikan kepada BUMN yang tidak terlalu mencari keuntungan sejak awal. Ini bagian hal yg terpenting dalam pembahasan," katanya.

Selain itu, setelah draf RUU ini sudah sampai ke tangan Presiden Jokowi, maka akan ada arahan Kepala Negara kepada Kementerian BUMN ihwal poin tambahan atau usulan yang nantinya dibahas bersama Komisi VI.

Baca Juga: BUMN Bakal Jadi 4 Kelompok, dari Pencari Surplus hingga Calon Dibubarkan

Sebelumnya, Erick Thohir menilai, Undang-undang BUMN harus direvisi oleh Badan Legislasi DPR. Karena sejumlah perseroan pelat merah dihadapkan pada sejumlah masalah di lapangan. Salah satu kasus yang diutarakan menyangkut Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dividen yang diterima dan diberikan perseroan negara.


Erick menyebut, ada ketimpangan antara PMN yang diterima dan dividen yang diberikan dari dan untuk negara. Dalam catatan Kementerian BUMN, dividen yang diberikan BUMN dalam 5 tahun terakhir mencapai Rp267 triliun, sementara PMN yang diterima hanya Rp117 triliun. Jadi komposisinya antara dividen dua kali lebih besar dari PMN.

Sumber: okezone

Belum Ada Perintah Presiden, Revisi UU BUMN Dibahas

Belum Ada Perintah Presiden, Revisi UU BUMN Dibahas

Belum Ada Perintah Presiden, Revisi UU BUMN Dibahas

Belum Ada Perintah Presiden, Revisi UU BUMN Dibahas

Belum Ada Perintah Presiden, Revisi UU BUMN Dibahas

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya