0
Thumbs Up
Thumbs Down

Bivitri: Gugatan UU KPK Segera Diajukan ke MK

Republika Online
Republika Online - Mon, 18 Nov 2019 07:51
Dilihat: 21
Bivitri: Gugatan UU KPK Segera Diajukan ke MK

JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan pekan ini ia dan gabungan dari beberapa tokoh dan organisasi akan mengajukan gugatan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengatakan, kemungkinan waktu pengajuan itu karena materi gugatan sudah lengkap.

"Kalau penggugatnya siapa saja, bisa dilihat nanti. Yang pasti ada beberapa individu dan organisasi. Tapi belum tau hari pastinya kapan," katanya kepada wartawan usai diskusi di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Ahad (17/11).

Bivitri menerangkan materi gugatan mengenai dewan pengawas, perubahan status kelembagaan KPK menjadi lembaga pemerintah, dan hal kontroversial lainnya. Selain mengajukan gugatan uji materil, ia menambahkan, gugatan juga terkait uji formil atau tata cara pembentukan revisi Undang- Undang (UU) KPK.

Meski mendorong upaya lewat MK, Bivitri mengatakan, ia tetap berharap presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) KPK. "Kami menyadari judicial review itu kan konstitusionalitas. Sementara yang kami inginkan itu adanya perppu KPK agar ada kebijakan hukum yang levelnya bukan konstitusionalitas," kata dia.

Menurutnya, uji materi berarti harus mengaitkan dengan pasal-pasal di UUD 1945. Dengan demikian, harus ada kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi sehingga hasilnya tergantung pada pandangan hakim.

Sedangkan perppu KPK, ia menambahkan, dapat langsung berlaku meski harus dibahas olh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Tapi paling tidak kiamatnya ditunda sedikit lah. Tapi kalau judicial review ya tergantung hakim dan waktunya juga belum tahu kapan," kata Bivitri.

Bivitri berpendapat perppu masih bisa keluar ketika proses uji materi atau judicial review. "Alasannya Pak Jokowi saat itu mengada-ada karena tidak ada hubungannya antara perppu dan judicial review. Perppu itu bisa dikeluarkan kapan saja," kata dia.


Berita Terkait
  • KPK Ingatkan Pelaku Usaha Prinsip Bisnis Antikorupsi
  • KPK Awasi Penyusunan dan Penggunaan Anggaran Negara
  • KPK Imbau Transparansi Anggaran
Berita Lainnya
  • Viola Davis Ikut Tanggapi Martin Scorsese
  • Dompet Dhuafa Ajak Sumbang Sepatu Layak Pakai di EJM 2019

Bivitri: Gugatan UU KPK Segera Diajukan ke MK

Bivitri: Gugatan UU KPK Segera Diajukan ke MK

Bivitri: Gugatan UU KPK Segera Diajukan ke MK

Bivitri: Gugatan UU KPK Segera Diajukan ke MK

Bivitri: Gugatan UU KPK Segera Diajukan ke MK

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya