0
Thumbs Up
Thumbs Down

BPIP Kecam Kepala Daerah yang Politisasi Bansos

Republika Online
Republika Online - Thu, 14 May 2020 11:47
Dilihat: 18
BPIP Kecam Kepala Daerah yang Politisasi Bansos

JAKARTA -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengecam politisasi bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak covid 19, khususnya di daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak tahun ini. Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo menegaskan bahwa bantuan seharusnya meringankan beban masyarakat yang terdampak covid 19.

"Bantuan untuk meringan beban bagi saudara kita yang terkena dampak covid-19 lahir rasa kemanusian dan ketulusan bukan bantuan demi kepentingan politik," tegas Benny dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/5).

Ia menuturkan politisasi bantuan sosial berlawanan dengan suara hati kemanusiaan yang seharusnya tulus tanpa ada niat lain yang tersembunyi. Ia berharap agar rasa kemanusiaan yang adil dan beradab dikedepankan dalam solidaritas kemanusiaan.

"Wajah Tuhan ditemukan bagi mereka yang berbagi dan membantu yang kekurangan. Melakukan karya kemanusiaan merupakan panggilan nurani," ujarnya.

Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menduga terdapat politisasi pembagian bansos terkait Covid-19 oleh pejawat kepala daerah di 23 kabupaten/kota pada 11 provinsi menjelang Pilkada 2020. Salah satu modus yang digunakan adalah menempelkan gambar kepala daerah dalam kemasan bansos.

"Antara lain Kota Bengkulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Ogan Ilir, Lampung Timur, Pesawaran, Bandar Lampung, Way Kanan, Lampung Selatan, Pandeglang, Pangandaran, Sumenep, Jember," ujar anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo, kepada Republika, Rabu (13/5)

Dewi menilai tindakan kepala daerah tersebut tidak etis karena kegiatan kemanusiaan justru dimanfaatkan untuk kepentingan kontestasi Pilkada 2020. Seharusnya kepala daerah memastikan penyaluran bansos tepat sasaran untuk masyarakat yang berhak dalam menghadapi pandemi Covid-19.


"Ini tidak dibenarkan. Harusnya dalam membantu dengan atau atas nama kemanusiaan jangan sampai ada embel-embel terselubung di dalamnya," kata Dewi yang juga Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu.

Berita Terkait
  • Politisasi Bansos, Bawaslu Diminta Optimalkan Pengawasan
  • Bawaslu Larang Kepala Daerah Politisasi Bansos
  • Bawaslu: Pembagian Bansos di Jember Dipolitisasi
Berita Lainnya
  • Jonan: Regenerasi KAI Sesuai Kebutuhan Saat Ini
  • BPIP Kecam Kepala Daerah yang Politisasi Bansos

BPIP Kecam Kepala Daerah yang Politisasi Bansos

BPIP Kecam Kepala Daerah yang Politisasi Bansos

BPIP Kecam Kepala Daerah yang Politisasi Bansos

BPIP Kecam Kepala Daerah yang Politisasi Bansos

BPIP Kecam Kepala Daerah yang Politisasi Bansos

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya