SEMARANG - Perhelatan Pilkada Serentak 2020 tinggal menghitung hari hingga pencoblosan 9 Desember. Masih banyak masyarakat yang khawatir pesta demokrasi itu bakal terjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Epidemiolog Universitas Negeri Semarang (Unnes) Dr. dr. Mahalul Azam, M.Kes, menyebut, tes kesehatan idealnya tak hanya menyasar penyelenggara Pilkada. Masyarakat yang hendak menggunakan hak pilih juga dinilai perlu melakukan tes kesehatan.

"Yang ideal tentunya dua-duanya (petugas dan pemilih) harus dites, artinya memastikan bahwa baik petugas maupun yang datang itu sama-sama tidak terinfeksi," kata dr. Azam, Selasa (1/12/2020).

"Pemeriksaan rapid itu juga ada kelemahan, tapi kalau kita bicara konteks ideal ya memang harus di-swab semua," imbuh dosen Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Unnes itu.

Dia menjelaskan, perhelatan Pilkada memunculkan potensi masyarakat untuk berkerumun terutama saat hendak menggunakan hak pilih. Selain itu, juga akan terjadi kontak antara petugas dan pemilih ketika tiba di tempat pemungutan suara (TPS).

"Potensi kerumunan dan kontak antara petugas dengan pemilih itu tidak bisa terkontrol. Oke, mungkin bisa terkontrol tapi dengan jaga jarak karena banyaknya orang bisa jadi luput untuk pengendalian," terangnya.

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Keolahragaan Unnes itu juga menyampaikan pelaksanaan swab test bagi penyelenggara Pilkada maupun pemilih bakal menguras banyak anggaran. Sehingga bila tak dapat dilaksanakan swab test bagi penyelenggara dan pemilih, maka perlu penerapan protokol kesehatan sangat ketat.

"Idealnya itu (swab test bagi penyelenggara dan pemilih). Tapi kalau bicara visibilitas perspektif kemampuan pelaksanaan, dengan budget anggaran dan seterusnya, mungkin rapid test atau swab digantikan dengan aspek lain. Di antaranya jaga jarak, masker dobel dengan face shield, dan cuci tangan," tandasnya.