-
Reaksi Gisella Setelah Undangan Pernikahannya Beredar
15 jam lalu -
Bungkus Makanan dengan Plastik Bisa Jadi Pemicu Kanker Payudara
17 jam lalu -
Harga Emas Antam Naik jadi Rp 771 Ribu per Gram
17 jam lalu -
Krisis Global Belum Banyak Pengaruhi Performa Ekspor Otomotif Indonesia
19 jam lalu -
Robert Alberts Puas dengan Performa Beni
23 jam lalu -
Ketentuan dan Hadiah Menarik Event Toyota FunFest 2020
10 jam lalu -
Yamaha Meluncurkan Xmax dan Aerox "MAXI Signature"
18 jam lalu -
Komunitas Honda 'Main Tanah' Sambil Belajar ke Bogor
14 jam lalu -
Mulai Februari, Tilang Elektronik di Jakarta Bisa Tindak Kendaraan Kota Lain
15 jam lalu -
Cara Jennifer Aniston Bikin Gaunnya Tak Kusut di SAG Awards 2020
10 jam lalu -
Baru Tayang, Program Masak Paris Hilton Langsung Jadi Hits
22 jam lalu -
Potret Singa Kurus Kering di Kebun Binatang Sudan nan Menyayat Hati
12 jam lalu
Demo 22 Mei, Mahfud Ogah Disamakan dengan Orde Baru
JakartaMenteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan peristiwa pemukulan oleh aparat kepolisian dalam kerusuhan 22 Mei 2019 bukan termasuk pelanggaran hak asasi manusia.
Baca Juga: Usut Kasus Tewasnya Mahasiswa Kendari, Komisi III DPR Terima Aspirasi Mahasiswa
"Kalau polisi memukul pedemo itu bukan pelanggaran. Orang itu juga menganiaya polisi banyak, enggak? Demo 22 Mei itu 200 polisi luka-luka, ada yang patah, ada yang ininya (menunjuk bahu) lepas. 'Kan sama saja," kata Mahfud saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa.
Mahfud meminta masyarakat melihat duduk perkara yang terjadi saat itu secara objektif, apalagi peristiwa sewaktu demo berlangsung yang dilakukan polisi terjadi bukan terstruktur dan sistematis (terencana).
Hal itu berbeda ketika yang terjadi dahulu pada masa Orde Baru. Saat itu, menurut dia, tentara memiliki daerah operasi militer (DOM) yang resmi dan ada perintahnya, sedangkan yang terjadi pada tanggal 22 Mei itu justru perintahnya melarang tindakan represif.
Kalau dahulu zaman Orde Baru 'kan banyak itu, sekarang masih tersisa 12 yang belum selesai. Zaman Reformasi sejak 1998 'kan enggak ada, coba ada enggak?" kata Mahfud.
Penulis: ***
Editor: Ferry Hidayat
Foto: M Risyal Hidayat
![[Video] Iseng Gembosi Ban Mobil Polisi, Masuk Penjara](/assets/phpthumb/phpThumb.php?src=http://cms.centroone.com/contents/Video/4049/4049_original.jpg&w=300&h=300&zc=1&bg=FFFFFF)
-
1
Komisioner KPU Ditangkap KPK
-
2
Kejanggalan Kematian Mantan Istri Sule
-
3
Anak Ayu Azhari Ditangkap Polisi
-
4
Ria Irawan Meninggal Dunia
-
5
Penyerang Novel Baswedan Ditangkap
-
6
Polemik Penghargaan untuk Diskotek Colosseum
-
7
Dirut Garuda Dipecat Karena Harley Davidson
-
8
Ledakan di Monas
-
9
Pendiri Ciputra Grup Tutup Usia
-
10
Reuni 212 di Penghujung Tahun
-
11
Ahok Jadi Bos BUMN
-
12
Ledakan Bom di Polrestabes Medan
-
13
Skandal Lem Aibon
-
14
Vonis Bebas Sofyan Basir
-
15
Putri Pariwisata Indonesia Ditangkap karena Prostitusi Online
-
16
Daftar Lengkap Susunan Kabinet Baru Jokowi
-
17
Dandim Kendari Dicopot karena Postingan Istri soal Wiranto
-
18
Menko Polhukam Wiranto Ditusuk
-
19
Pusaran Kasus Ninoy Karundeng
-
20
Pepsi Hengkang Dari Indonesia
-
1
Reaksi Gisella Setelah Undangan Pernikahannya Beredar
winnetnews -
2
Jimly Usul Pembentukan Ibu Kota Menggunakan Omnibus Law
JPNN -
3
Bungkus Makanan dengan Plastik Bisa Jadi Pemicu Kanker Payudara
winnetnews -
4
Ternyata Kekurangan Lemak Pengaruhi Kesuburan Wanita
covesia -
5
Riset Buktikan Rutin Bercinta Buat Wanita Terhindar dari Menopause Dini
winnetnews -
6
Kasus Reynhard Sinaga dan "Media Blackout"
Hetanews -
7
Penjaga Sekolah SDN 130 Kota Jambi Nyambi jadi Kurir Ganja, Diciduk
INFOJAMBI -
8
Nelayan Bintan Ditemukan Tewas di Perairan Pulau Hantu
JPNN -
9
Beda PDIP dengan Demokrat Menyikapi Persoalan di Jiwasraya
JPNN -
10
Terungkap Jenis Kelamin Kerangka Manusia di Bandung
JPNN
-
Ombudsman Ingin Kementerian Patuhi Rekomendasi
Republika Online - 19 menit lalu -
Ayah Sebut Siswi SMP di Ciracas Jadi Korban Perundungan Sebelum Bunuh Diri
LIPUTAN6 - 39 menit lalu -
Tetangga Korban Bilang Ledakan Tabung Gas 3 Kg di Bekasi seperti Bom
okezone - 41 menit lalu -
Nelayan Natuna Harap Optimalisasi Pemberdayaan Sesuai Harapan
batampos - 49 menit lalu -
PKS Terdepan Menolak Bila Kewajiban Sertifikasi Halal di Omnibus Law Dihapus
JPNN - 54 menit lalu
