0
Thumbs Up
Thumbs Down

Demokrat: Payung Hukum PPHN Jadi Diskursus

Republika Online
Republika Online - Sun, 24 Oct 2021 09:16
Dilihat: 83
Demokrat: Payung Hukum PPHN Jadi Diskursus

JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menjelaskan, semua pihak disebutnya sepakat diperlukannya haluan negara. Namun, yang menjadi persoalan dalam melahirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) adalah payung hukumnya.

"Yang menjadi diskursus di negara kita sekarang ini, untuk memayungi payung hukum daripada haluan negara itu ditempatkan di mana. Itu yang menjadi inti persoalan sekarang," ujar Syarief dalam sebuah diskusi, Ahad (24/10).

Saat ini, wacana yang bergulir untuk melahirkan PPHN adalah lewat amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun, hal tersebut ditentang banyak pihak, karena diyakini akan membahas pasal-pasal lain.

Selain itu, amandemen dinilai tidak tepat dilakukan saat pandemi Covid-19. Sebab, masyarakat akan disibukkan dengan polemik yang hadir selama pengkajian dan pembahasan PPHN. "Kalau haluan negara tersebut masuk ke dalam undang-undang konstitusi kita, maka banyak terjadi pergeseran ketatanegaraan," ujar Syarief.

Namun, jika PPHN tak dilahirkan lewat proses amandemen, hal tersebut hanya akan bersifat rekomendasi bagi pemerintahan. Tak ada konsekuensi jika pemerintah tak melaksanakannya dan merealisasikannya. "Jadi artinya ini tidak mudah melakukannya, tetapi kami sepakat bahwa kita harus melakukan pendalaman," ujar Syarief.

"Bahwa ini untuk menghadirkan haluan negara, kita apresiasi, tetapi menjadi persoalan mau ditempatkan di mana," sambungnya.

Sebelumnya, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei sikap publik terkait wacana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Salah satu isu yang bergulir adalah presiden yang bekerja sesuai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). "Mayoritas warga, 81 persen menginginkan presiden bekerja sesuai dengan janji-janjinya kepada rakyat pada masa kampanye pemilihan presiden," ujar Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas dalam rilis daringnya," Jumat (15/10).

"Presiden harus bertanggung jawab pada rakyat, karena presiden dilipih oleh rakyat," sambungnya.

Sirojudin menjelaskan, hanya 10 persen publik yang setuju jika presiden bekerja sesuai PPHN atau GBHN dan bertanggung jawab kepada MPR. Sedangkan, 9 persen menyatakan tidak tahu atau tidak jawab. "Jumlah warga yang ingin presiden bekerja sesuai janji kepada rakyat, bukan menurut GBHN atau PPHN naik dari 75 persen dari Mei 2021 menjadi 81 persen pada September," ujar Sirojudin.


Berita Terkait
  • Margarito: Penyelesaian Sengketa Demokrat Cukup Sederhana
  • Kuasa Hukum Demokrat Yakin Hakim Beri Putusan Terbaik
  • Bambang Widjojanto: Polemik Demokrat Dapat Rusak Demokrasi
Berita Lainnya
  • Demokrat: Payung Hukum PPHN Jadi Diskursus
  • Rumah Zakat Terus Berbagi Kebahagiaan Lewat Borong Berbagi

Demokrat: Payung Hukum PPHN Jadi Diskursus

Demokrat: Payung Hukum PPHN Jadi Diskursus

Demokrat: Payung Hukum PPHN Jadi Diskursus

Demokrat: Payung Hukum PPHN Jadi Diskursus

Demokrat: Payung Hukum PPHN Jadi Diskursus

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya