0
Thumbs Up
Thumbs Down

Demokrat: PP Tapera Kok Keluar Saat Pandemi Covid-19

Republika Online
Republika Online - Fri, 05 Jun 2020 00:51
Dilihat: 131
Demokrat: PP Tapera Kok Keluar Saat Pandemi Covid-19

JAKARTA -- Politikus Partai Demokrat Irwan mengkritik terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25/ 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Irwan mempertanyakan mengapa kebijakan tersebut muncul di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya, saat ini rakyat sudah cukup sulit bertahan di tengah situasi ekonomi akibat pandemi, tetapi pemerintah terus mengambil uang rakyat untuk program-program yang menyangkut kepentingan rakyat. Seperti diketahui, dalam PP Tapera mengatur pemotongan gaji 3 persen bagi PNS, pegawai BUMN dan BUMD dan 2,5 persen bagi pekerja swasta dan mandiri untuk Tapera.

"Diskusinya bukan di besaran persennya itu, tetapi pelaksanaan dari PP-nya sendiri kenapa harus sekarang di tengah pandemi," kata Irwan dalam keterangan yang diterima Republika.co.id, Kamis (04/06).

Irwan menuturkan, pemerintah seharusnya sudah mengali kemudahan dengan dikeluarkannya dengan UU Minerba, ditambah Perppu Corona. Namun, kebijakan berikutnya dinilainya justru menambah beban iuran dari masyarakat.

"Semua sudah dipermudah, usaha-usaha masuk, seharusnya tidak ada lagi (beban iuran ke rakyat), Kewajiban negara untuk memenuhinya tetapi masih menggunakan uang masyarakat untuk pendanaannya," ujarnya.

Anggota Komisi V DPR RI ini pun memaparkan program serupa sebenarnya sudah berjalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Pemerintah membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan itu dijamin oleh negara pendanaannya melalui KemenPUPR.

"Jadi buat apa, menurut saya diskusinya di situ, ini kenapa kok pemerintah tiba-tiba mengeluarkan PP untuk pemotongan iuran 3 persen terhadap PNS, BUMN, TNI, polisi termasuk pekerja swasta. Ini kan pemerintah nyari duit nih," ucapnya.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat itu mempersoalkan iuran BPJS Kesehatan dinaikkan 100 persen dan sekarang gaji dipotong untuk Tapera. Padahal, menjadi kewajiban negara untuk menghadirkan rumah layak huni.

Hal ini sudah diatur dalam Pasal 28A ayat 1 UUD 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.


Berita Terkait
  • Satu Kasus Covid-19 di Bengkulu Dimakamkan Tanpa Protokol
  • Kemenkominfo Temukan 800 Hoaks Selama Covid-19
  • PBNU Minta Pemerintah Perhatikan Pesantren Era New Normal
Berita Lainnya
  • Gejala Neurologis Paling Umum dari Covid-19
  • Langkah Anies Perpanjang PSBB Didukung

Demokrat: PP Tapera Kok Keluar Saat Pandemi Covid-19

Demokrat: PP Tapera Kok Keluar Saat Pandemi Covid-19

Demokrat: PP Tapera Kok Keluar Saat Pandemi Covid-19

Demokrat: PP Tapera Kok Keluar Saat Pandemi Covid-19

Demokrat: PP Tapera Kok Keluar Saat Pandemi Covid-19

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya