0
Thumbs Up
Thumbs Down

DPD RI Ajukan Sepuluh Rancangan RUU sebagai RUU Usul Inisiatif DPD RI Tahun 2019

INFOJAMBI
INFOJAMBI - Thu, 17 Oct 2019 21:58
Dilihat: 34

PENULIS : TIM LIPUTAN

- Komite IV DPD RI sepakat mengajukan sepuluh usulan rancangan undang-undang (RUU) sebagai RUU Usul Insiatif DPD RI tahun 2019.

Kesepuluh RUU yang akan dibahas itu yakni : RUU tentang Penyusunan & Pertanggungjawaban APBN & APBD, RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, RUU tentang Sistem Perencanaan & Penganggaran Daerah, RUU tentang Perubahan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah, RUU tentang Pengelolaan Barang Daerah, RUU tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), RUU tentang Lembaga Keuangan Syariah, RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan RUU Investasi Penanaman & Permodalan Daerah.

"Komite IV DPD RI adalah alat kelengkapan yang mempunyai lingkup tugas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN, perimbangan keuangan pusat dan daerah, memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan Anggota BPK, pajak, dan usaha mikro kecil dan menengah," ujar Ketua Komite IV DPD RI, Elviana saat memimpin rapat kerja pembahasan dan pengesahan program dan jadwal Komite IV Masa Sidang I 2019-2020, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/10/2019).

Sementara anggota Komite IV lainnya, Ajiep Padindang menyoroti salah satu RUU yakni RUU tentang Perubahan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurutnya undang-undang yang ada saat ini belum secara komprehensif mencakup ketentuan pajak di daerah.

"Ini akan menjadi payung bagi seluruh peraturan pajak daerah apakah itu pajak kendaraan bermotor, property, pajak bumi dan bangunan, seluruh ketentuan umum tentang pajak daerah, termasuk pembagiannya dengan pusat" ujar senator asal Sulawesi Selatan ini.

Senada dengan Ajiep, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto mengatakan perlunya sinkronisasi pembagian pajak antara pusat dan daerah, karena pajak berkaitan langsung dengan masyarakat.


"Saya contohkan untuk di pembelian properti dikenakan PPh 5 persen dan PPN 10 persen, belum untuk nilai tertentu dikenakan lagi PPNPB. Semuanya untuk pusat sedangkan daerah hanya dapat dari BPHT saja, ini perlu pemahaman bersama," ujar senator asal Kalimantan Barat ini.***

Sumber: INFOJAMBI

DPD RI Ajukan Sepuluh Rancangan RUU sebagai RUU Usul Inisiatif DPD RI Tahun 2019

DPD RI Ajukan Sepuluh Rancangan RUU sebagai RUU Usul Inisiatif DPD RI Tahun 2019

DPD RI Ajukan Sepuluh Rancangan RUU sebagai RUU Usul Inisiatif DPD RI Tahun 2019

DPD RI Ajukan Sepuluh Rancangan RUU sebagai RUU Usul Inisiatif DPD RI Tahun 2019

DPD RI Ajukan Sepuluh Rancangan RUU sebagai RUU Usul Inisiatif DPD RI Tahun 2019

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya