0
Thumbs Up
Thumbs Down

DPR Ingatkan Pelanggar Protokol Covid-19 di Pilkada Bisa Dipidana

okezone
okezone - Fri, 25 Sep 2020 16:11
Dilihat: 35
DPR Ingatkan Pelanggar Protokol Covid-19 di Pilkada Bisa Dipidana

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengapresiasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13/2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Non-Alam atau Pandemi Covid-19 yang merupakan hasil revisi. Sebab, mengatur sanksi bagi paslon yang melanggar protokol kesehatan.

Meski dalam revisi PKPU tak mengatur sanksi pidana bagi pelanggar protokol Covid-19, Guspardi mengingatkan bahwa terdapat aturan lain yang sudah mengatur ketentuan pidana seperti dalam UU Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dan, di PKPU yang baru tidak sekadar imbauan, tapi larangan tegas beserta sanksinya.

"Tadinya hanya bersifat imbauan sekarang bentuknya larangan. Kalau imbauan kan tidak ada sanksi kalau larangan ada sanksi. Sanksi itu sebetulnya juga ada yang bersifat pidana. Jangan hanya melihat di PKPU-nya saja," kata Guspardi kepada wartawan, Jumat (25/9/2020).

Baca Juga: DPR Minta Revisi PKPU soal Pilkada Diimplementasikan dengan Baik di Lapangan

Legislator Dapil Sumatera Barat (Sumbar) II itu menjelaskan, pengaturan sanksi ada dalam UU Kekarantinaan Kesehatan yang mengatur tentang itu dan ranahnya bisa ke pidana. Jadi artinya, peserta harus melihat secara komprehensif terhadap PKPU. Melalui PKPU Nomor 13/2020, diperjelas aturan bahwa aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri dapat membubarkan kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa.

"Tidak boleh melakukan (kegiatan) sebelum melaksanakan kita cegah. Kalau sedang (berlangsung) kita bubarkan," tegasnya.

Selain itu, Guspardi menambahkan, ada juga atuarn tambahan berupa Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang telah disampaikan ke seluruh kepala daerah baik tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota tentang optimalisasi penerapan pelaksanaan protokol kesehatan Covid -19.

Baca Juga: 4 Pejabat Eselon I Kemendagri Ditunjuk Jadi PJs Gubernur

Lebih lanjut, mantan dosen UIN Imam Bonjol Padang itu mengatakan, PKPU Nomor 13 /2020 ini bisa menjadi jawaban sejumlah pihak yang mendesak penundaan pilkada seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.


"Jadi PKPU Nomor 13 adalah merupakan respons Komisi II dan pemerintah terhadap surat edaran yang disampaikan oleh NU, Muhammadiyah dan elemen masyarakat lainnya terhadap tingginya kepedulian mereka terhadap pelaksanaan pilkada yang dikhawatirkan akan memicu timbulnya klaster baru Covid -19," tandas anggota Baleg DPR itu.

Sumber: okezone

DPR Ingatkan Pelanggar Protokol Covid-19 di Pilkada Bisa Dipidana

DPR Ingatkan Pelanggar Protokol Covid-19 di Pilkada Bisa Dipidana

DPR Ingatkan Pelanggar Protokol Covid-19 di Pilkada Bisa Dipidana

DPR Ingatkan Pelanggar Protokol Covid-19 di Pilkada Bisa Dipidana

DPR Ingatkan Pelanggar Protokol Covid-19 di Pilkada Bisa Dipidana

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya