0
Thumbs Up
Thumbs Down

DPR Minta Kementerian BUMN Miliki Program Kerja Transparan

INFOJAMBI
INFOJAMBI - Thu, 23 Jan 2020 21:09
Dilihat: 28
DPR Minta Kementerian BUMN Miliki Program Kerja Transparan

EDITOR : PM ||| LAPORAN: BAMBANG SUBAGIO

INFOJAMBI - Anggota Komisi VI DPR, Mohammad Toha meminta kepada Pemerintah khususnya Kementerian BUMN harus transparan serta jelasmengenai program kerja yang akan dijalankan untuk ke depannya.

"Program kerja harus jelas sesuai dengan inti bisnis (core business) dan Tupoksinya masing-masing. Perusahaan BUMN memang harus cari untung, tapi secara simultan juga harus bisa memberikan manfaat serta pelayanan kepada masyarakat," kata Toha dalam keterangan pers, Kamis (23/1/2020).

Toha memyatakan hal itu menyusul serangkaian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan Kementerian BUMN dengan perusahaan-perusahaan BUMN soal Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2020.

Politikus PKB ini berpendapat, program dijalankan oleh seluruh BUMN bekerja harus mendukung pelaksanaan program Pemerintah yang efesien dan efektif. Apalagi, program kerja mengarah pada persiapan menuju industri 4.0.

"Tidak ego sektoral. Menekankan kerja sama dan sinergi antar BUMN. Contohnya, BUMN butuh beras ya ke Pertani dan Bulog. BUMN butuh konstruksi ya ke BUMN Karya," kata mantan Wabup Sukoharjo, Jateng itu.

Selain itu, komitmen Pemerintah harus konsisten dan mendukung program kerja BUMN. Salah satu contohnya, niat Pemerintah mengurangi angka backlog harus sejalan dengan anggaran yang mencukupi yang dialokasikan untuk KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Terlebih lagi, kalau mau mengurangi angka backlog tapi anggaran untuk KPR melalui FLPP hanya cukup 100 ribu rumah, ya namanya niat mengurangi backlog itu hanya di mulut saja. Misalnya yang lain, mau menyetop impor gula tapi pabrik gula tidak diberikan PMN untuk peremajaan pabrik, seperti permesinan maupun perangkat keras yang lain, sama saja tidak mau menyetop impor gula.

"Tata kelola perusahaan yang bersih (clean corporate governance), dan baik (good corporate gorvernance), sesuai Key Performance Indikator (KPI), dan bebas dari korupsi," tandas Toha. |||


Sumber: INFOJAMBI

DPR Minta Kementerian BUMN Miliki Program Kerja Transparan

DPR Minta Kementerian BUMN Miliki Program Kerja Transparan

DPR Minta Kementerian BUMN Miliki Program Kerja Transparan

DPR Minta Kementerian BUMN Miliki Program Kerja Transparan

DPR Minta Kementerian BUMN Miliki Program Kerja Transparan

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya