JAKARTA - Komisi VIII DPR menyinggung soal kerumunan yang disebabkan kegiatan Habib Rizieq Shihab (HRS) dan pendukungnya di beberapa acara. Hal tersebut dilontarkan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi pada hari ini.

Karena itu, terkait kerumunan dalam acara keagamaan menjadi salah satu poin kesimpulan Raker Komisi VIII DPR dengan Menag, agar Kementerian Agama (Kemenag) meningkatkan edukasi kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan (prokes) Covid-19 di acara keagamaan.

"Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama RI untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan Covid-19, terutama pada acara-acara keagamaan," kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto membacakan kesimpulan Raker, Rabu (18/11/2020).

Baca Juga: Polri Selidiki Percakapan Anies dan Habib Rizieq di Petamburan

Kemudian, sambung politikus PAN itu, Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI untuk menindaklanjuti pandangan dan masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI. Salah satunya untuk meningkatkan sinergi dengan Komisi VIII DPR terakit acara keagamaan nasional.

"Meningkatkan sinergi dengan Komisi VIII DPR RI dalam perhelatan acaraacara keagamaan nasional," tuturnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Immanulhaq mengkritisi Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang tidak bersuara saat Habib Rizieq Shihab dan pendukungnya yang menyebabkan berbagai kerumunan di tengah kondisi pandemi Covid-19.

"Saya lihat Kementerian Agama tidak ada suaranya ketika isu soal kerumunan. Padahal isu kerumunan kedatangan Habib Rizieq kegiatan agama di daerah-daerah, ini sebenernya bisa direbut oleh bahasa Kementerian Agama, di mana sebenernya fungsi Kementerian Agama," kata Maman dalam Rapat Kerja (Raker) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Baca Juga: Jumat, RK Dijadwalkan Diperiksa Polisi Terkait Kerumunan Megamendung

Politikus PKB ini melihat seolah Menag hanya melihat dan menunggu perihal kerumunan yang muncul. Padahal, umat Islam pun menunggu suara dari Menag terkait fenomena tersebut.

"Seolah-olah dia (Menag) wait and see, nggak urusan banget dan lain sebagainya. Padahal ini yang ingin kita dengar, umat Islam. Ada stigma seperti itu," ungkapnya.