0
Thumbs Up
Thumbs Down

DPR RI Minta Diberikan Kewenangan Evaluasi Dana Transfer

Nusabali
Nusabali - Tue, 11 May 2021 06:18
Dilihat: 173
DPR RI Minta Diberikan Kewenangan Evaluasi Dana Transfer
Kata Ahmad Doli, saat ini tidak ada komisi di DPR RI yang secara khusus melakukan evaluasi terhadap proses transfer dana pemerintah pusat ke daerah dari Menteri Keuangan kepada daerah. Semuanya hanya berdasarkan lobi-lobi daerah dengan pusat saja.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat berbicara di Webinar dan Bedah Buku Revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang digelar DPD I Golkar Bali secara virtual, Senin (10/5).

"Dalam proses revisi UU 33 Tahun 2004 ini, kita akan usulkan supaya ada komisi di DPR RI diberikan mengurus, mengawasi dan mengevaluasi dana transfer keuangan pusat dan daerah ini. Selama ini dana transfer hanya melalui kementerian keuangan saja. Sementara di DPR RI tidak ada komisi yang punya kewenangan secara khusus. Kedepan ada komisi di DPR RI juga harus jadi mitra pemerintah urusan dana transfer," ujar Ahmad Doli Kurnia.

RUU 33 Tahun 2004 yang saat ini sudah masuk dalam Prolegnas menurut Ahmad Doli diperjuangkan banyak daerah. Terutama yang tidak memiliki sumber daya alam. Ahmad Doli mengatakan UU Nomor 33 Tahun 2004 sudah harus direvisi, supaya memberikan rasa adil bagi semua daerah. "Ini untuk keadilan bagi semua daerah," ujar Ahmad Doli.

Kata dia, lahirnya Undang-Undang 33 Tahun 2004 karena efek reformasi. Saat itu dirasakan tidak keseimbangan pembangunan di daerah. "Persoalan pemerataan pembangunan yang belum dirasakan daerah maka lahirlah UU 33 Tahun 2004. Terutama daerah yang punya sumber daya alam ingin ada keadilan. Mereka yang punya hasil tambang, gas bumi, hasil kebun dan lainnya ingin ada keadilan. Semangatnya itu," ujar Ahmad Doli.

Namun rupanya ada sektor yang terabaikan. Seperti sektor jasa atau bidang lain. Seperti sektor pariwisata di Provinsi Bali yang perlu masuk dalam pengaturan. "Sektor pariwisata kayak di Bali terabaikan. Jadi UU 33 Tahun 2004 ini semangatnya harus mengembalikan potensi pembagian dana perimbangan sebesar-besarnya untuk dikembalikan kepada rakyat," tegasnya. *nat
Sumber: Nusabali

DPR RI Minta Diberikan Kewenangan Evaluasi Dana Transfer

DPR RI Minta Diberikan Kewenangan Evaluasi Dana Transfer

DPR RI Minta Diberikan Kewenangan Evaluasi Dana Transfer

DPR RI Minta Diberikan Kewenangan Evaluasi Dana Transfer

DPR RI Minta Diberikan Kewenangan Evaluasi Dana Transfer

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya