0
Thumbs Up
Thumbs Down

DPR Tetapkan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020

Republika Online
Republika Online - Thu, 16 Jan 2020 20:18
Dilihat: 21
DPR Tetapkan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020

JAKARTA -- DPR RI telah menetapkan 50 RUU yang masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020. Rencananya, ke-50 RUU tersebut akan disetujui dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa (21/1).

"Pada prinsipnya seluruh fraksi setuju terhadap 50 ruu yang kita tetapkan hari ini," ujar Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/1).

Ia menjelaskan, ada sejumlah perubahan yang terjadi pada prolegnas prioritas 2020. Pertama, RUU Bakamla masuk ke dalam prioritas 2020, atas usulan dari pemerintah. Kedua, RUU Sisdiknas yang semula usulan Komisi X DPR, sekarang menjadi usulan pemerintah.

"RUU Komisi Yudisial semula usulan Baleg di drop. RUU TNI semula usulan pemerintah menjadi usulan baleg," ujar Supratman.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengapresiasi DPR setelah ditetapkannya 50 RUU prolegnas prioritas 2020. Di mana di dalamnya termasuk dua omnibus law tentang Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan.

"Kami atas nama pemerintah menyampaikan terimakasih atas persetujuan bersama fraksi-fraksi atas prolegnas prioritas 2020," ujar Yasonna.

Ia berharap 50 RUU tersebut dapat diselesaikan secepat mungkin, terutama yang terkait dengan omnibus law. "Prioritas ini hendaknya dapat kita lakukan bersama-sama. Saya percaya ini demi kepentingan bersama," ujar Yasonna.

Berikut 50 RUU yang masuk ke dalam prolegnas prioritas 2020 :


1 RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
2 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
3 RUU tentang Pertanahan
4 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
5 RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
6 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
7 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
8 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
9 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
10 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
11 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
12 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
13 RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
14 RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
15 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
16 RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
17 RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
18 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
19 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
20 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
21 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
22 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
23 RUU tentang Penyadapan
24 RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
25 RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
26 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
27 RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
28 RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional
29 RUU tentang Kefarmasian (Omnibus)
30 RUU tentang PKS
31 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua
32 RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
33 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
34 RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional
35 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
36 RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
37 RUU tentang Ketahanan Keluarga
38 RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
39 RUU tentang Profesi Psikologi
40 RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama
41 RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus)
42 RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus)
43 RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
44 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika
45 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
46 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK
47 RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus)
48 RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
49 RUU tentang Daerah Kepulauan
50 RUU tentang Bakamla

Berita Terkait
  • Komisi VIII DPR Bahas Pemangkasan Uang Saku Jamaah Haji
  • KPU Tanggapi Sindiran Johan Budi
  • PDIP Nilai Pembentukan Pansus Jiwasraya Belum Perlu
Berita Lainnya
  • Jepang Kirimkan Kapal Tempur Ke Timur Tengah
  • Gubernur Sumbar Ajak Berzikir di Malam Tahun Baru

DPR Tetapkan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020

DPR Tetapkan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020

DPR Tetapkan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020

DPR Tetapkan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020

DPR Tetapkan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya