0
Thumbs Up
Thumbs Down

Draf RUU Pemilu: Ambang Batas Parlemen 5 Persen

Republika Online
Republika Online - Wed, 27 Jan 2021 19:34
Dilihat: 49
Draf RUU Pemilu: Ambang Batas Parlemen 5 Persen

JAKARTA -- DPR tengah menggodok draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Berdasarkan draf yang diterima Republika per 26 November 2020, pada Pasal 217, partai politik disyaratkan mampu memperoleh suara sah nasional sebanyak lima persen untuk bisa lolos di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Partai politik peserta Pemilu anggota DPR harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 5 persen (lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR," bunyi Pasal 217.

Penegasan juga tercantum dalam Pasal 218 ayat 1 bahwa partai politik yang tidak mencapai ambang batas sebesar lima persen suara tidak mendapat jatah kursi di DPR.

"Partai politik peserta Pemilu anggota DPR yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan," isi Pasal 218 ayat 1.

Sebagaimana diketahui, ambang batas parlemen yang diterapkan pada Pemilu Legislatif 2019 lalu sebesar 4 persen. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, ambang batas parlemen yang ditentukan sebesar empat persen.

"Partai politik peserta harus memenuhi ambang batas perolehan suara pemilu paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan kursi anggota DPR," bunyi Pasal 414 ayat 1.

Gerindra menjadi partai yang tidak keberatan dengan besaran ambang batas parlemen 5 persen dalam draf RUU Pemilu.

"Kami dari Partai Gerindra pada prinsipnya tidak keberatan parliamentary threshold di angka 4, 5 atau 7 (persen)," kata Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1).

Dasco mengatakan, yang saat ini dihitung oleh Partai Gerindra adalah bagaimana nanti angka parliamentary threshold ini bisa mengakomodir dan menampung suara dari seluruh rakyat Indonesia yang ikut dalam pemilu. Oleh karena itu, Partai Gerindra intens dalam komunikasi-komunikasi yang dilakukan antarpartai politik di parlemen.

"Partai Gerindra ikut aktif dalam komunikasi tersebut untuk sama-sama kita putuskan parliamentary threshold-nya seperti apa," ujarnya.

Hal yang sama juga untuk ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Partainya juga tengah melakukan komunikasi antarpartai di parlemen terkait hal tersebut.

"Juga kita sedang komunikasikan, prinsipnya mau 20 persen, 25 persen kami ikut saja," ucapnya.


Berita Terkait
  • Soal Eks HTI Dilarang Ikut Pemilu, Ini Kata Kemendagri
  • RUU Pemilu: Eks HTI Dilarang Ikut Pemilu, FPI Masih Boleh
  • Ketentuan Anggota KPU Utusan Parpol Juga Diusulkan pada 2017
Berita Lainnya
  • Draf RUU Pemilu: Ambang Batas Parlemen 5 Persen
  • 14 Pengedar Narkoba di Kabupaten Bogor Tertangkap

Draf RUU Pemilu: Ambang Batas Parlemen 5 Persen

Draf RUU Pemilu: Ambang Batas Parlemen 5 Persen

Draf RUU Pemilu: Ambang Batas Parlemen 5 Persen

Draf RUU Pemilu: Ambang Batas Parlemen 5 Persen

Draf RUU Pemilu: Ambang Batas Parlemen 5 Persen

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya