0
Thumbs Up
Thumbs Down

Dugaan Gratifikasi Mantan Bupati, KPK Panggil Sekda Bogor

Republika Online
Republika Online - Mon, 12 Oct 2020 17:04
Dilihat: 23
Dugaan Gratifikasi Mantan Bupati, KPK Panggil Sekda Bogor

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin terkait perkara dugaan korupsi mantan bupati Rachmat Yasin (RY). Burhanudin diperiksa sebagai saksi berkenaan dengan kasus tindak pidana korupsi pemotongan anggaran dan gratifikasi.

"Saksi Burhanudin dipanggil akan diminta keterangan untuk tersangka RY (Rachmat Yasin)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (12/10).

Selain Burhanudin, KPK juga memanggil lima orang saksi lainnya guna menyidik kasus tersebut. KPK memeriksa Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Estantoni Kasno dan Kepala Sub Bagian Keuangan BPBD Kabupaten Bogor Syarif Hidayat.

"Dikonfirmasi oleh penyidik terkait dengan adanya dugaan pemotongan dana yang kemudian dikumpulkan untuk diberikan kepada tersangka RY," ujar Ali.

KPK juga memanggil dua orang pihak swasta HMN Lesmana dan Muhamad Suhedar. Ali mengatakan, mereka bersama Burhanudin dikonfirmasi oleh penyidik mengenai adanya dugaan proses hibah tanah untuk tersangka RY.

Seperti diketahui, KPK telah mengumumkan RY sebagai tersangka pada 25 Juni 2019 lalu. Tersangka RY diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp 8,93 miliar.

Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Selain itu, RY juga diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire senilai Rp 825 juta. Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

RY disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.


Berita Terkait
  • KPK Perpanjang Penahanan Mantan Bupati Bogor
  • KPK Perpanjang Penahanan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
  • KPK Dalami Motif Gratifikasi kepada Koordinator MAKI
Berita Lainnya
  • Satu Demonstran di Malang Jadi Tersangka
  • Panitia MTQ Juga Harus Kawal Agenda Wisata Kafilah

Dugaan Gratifikasi Mantan Bupati, KPK Panggil Sekda Bogor

Dugaan Gratifikasi Mantan Bupati, KPK Panggil Sekda Bogor

Dugaan Gratifikasi Mantan Bupati, KPK Panggil Sekda Bogor

Dugaan Gratifikasi Mantan Bupati, KPK Panggil Sekda Bogor

Dugaan Gratifikasi Mantan Bupati, KPK Panggil Sekda Bogor

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya