JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap proyek pengadaan Baggage Handling System (BHS) yang melibatkan dua perusahaan BUMN, PT Angkasa Pura (PT AP) dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) untuk terdakwa Andi Nur Taswin. Agenda persidangan yakni pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

Salah satu saksi yang dihadirkan tim Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni, mantan Dirut PT INTI, Darman Mappangara. Darman Mappangara sendiri merupakan salah satu tersangka dalam kasus ini. Dalam kesempatan itu, Darman mengungkap adanya arahan dari Presiden Direktur (Presdir) PT Angkasa Pura (AP) II, Muhammad Awaluddin.

Darman menceritakan, awalnya jajaran direksi BUMN sering diminta berkumpul oleh mantan Menteri BUMN, Rini Soemarno untuk membahas sinergi antar perusahaan pada 2017. Setelah adanya pertemuan antar direksi BUMN, kata Darman, Muhammad Awaluddin mengajak PT INTI bersinergi dengan PT AP II.

"Di tahun 2017, Pak Awaluddin (Dirut PT AP 2) beliau bilang 'Man masa gue sebagai Dirut AP 2 kita enggak ada sinergi? kan Bu Rini sudah minta sinergi," kata Darman sambil menirukan ucapan Awaluddin saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

Menanggapi ajakan tersebut, Darman mengaku belum dapat bekerjasama dengan PT AP II karena dirinya sedang fokus untuk memperbaiki kondisi internal PT INTI. Darman kembali bertemu dengan Awaluddin pada 2018, saat menghadiri acara Menteri BUMN.

Dalam pertemuan tersebut, kata Darman, Awaluddin kembali menanyakan soal kerjasama antara PT INTI dengan PT AP II. Darman akhirnya siap untuk menjalin kerjasama antara perusahaannya dengan PT AP II.