JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap melakukan pendekatan baru dalam mengelola ketidakpastian atau ancaman terhadap perseroan. Manajemen risiko khususnya berkaitan dengan kebijakan negara mitra yang dinilai masih berpengaruh terhadap eksistensi perseroan negara.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, kebijakan luar negeri tetap bersifat proteksi terhadap produk-produk atau kepentingan perusahaan di negara setempat. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap perusahaan negara pun harus menjadi prioritas pemerintah.

Baca Juga: Erick Thohir Sebut BUMN Masih Butuh Dana Segar

"Manajemen risiko, tidak kalah penting karena kalau kita lihat kebijakan dari masing-masing negara agak proteksi dan mengakibatkan terjadi kebijakan di negara tersebut, bisa berdampak pada bisnis di kita (BUMN)," ujar Erick dikutip Jumat (22/1/2021).

Dia mencontohkan, upaya produksi paracetamol dari kerjasama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Meski Subholding Refinery and Petrochemical dari PT Pertamina (Persero) dan Kimia Farma akan memulai memproduksi obat analgesik dan antipiretik itu, penyediaan bahan baku akan masih diimpor pemerintah.

Karenanya, metodologi untuk mengantisipasi dampak buruk akan dirumuskan secara komprehensif oleh Kementerian BUMN.

Baca Juga: Erick Thohir Hapus Pelan-Pelan Persepsi BUMN Kuasai Banyak Proyek

"Kita misalnya sudah bisa mulai produksi paracetamol, tetapi bahan bakunya masih impor, nah ini kebijakan dari negara lain ini yang mungkin juga manajemen risiko harus lihat secara detail, ada hal-hal yang perlu kita antisipasi ke depan," kata dia.

Di sisi lain, Mantan Bos Inter Milan itu tetap memaksimalkan kontribusi BUMN untuk pertumbuhan perekonomian nasional. Skema itu bisa berupa dukungan kepada keuangan negara dalam bentuk dividen atau pun dukungan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).