0
Thumbs Up
Thumbs Down

Gubernur Lemhannas: Kewenangan Pengerahan TNI di Presiden

Republika Online
Republika Online - Fri, 27 Nov 2020 05:09
Dilihat: 57
Gubernur Lemhannas: Kewenangan Pengerahan TNI di Presiden

JAKARTA -- Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menegaskan bahwa kewenangan untuk mengerahkan pasukan TNI ada pada Presiden. Hal tersebut disampaikannya pada Forum Diskusi Gubernur Lemhannas RI dengan Pemimpin Redaksi Media Massa via Zoom, yang mengangkat tema "Ketahanan Nasional di tengah Pandemi".

"Kita bisa melihat ketentuan peraturan perundang undangan, khususnya UU TNI bahwa kewenangan mengerahkan TNI itu ada pada Presiden. Titik," kata Agus, Kamis, menanggapi polemik penurunan baliho Rizieq Shibab oleh TNI atas perintah Pangdam Jaya.

Agus menjelaskan bahwa Presiden dipilih rakyat dan memenangi pemilu sehingga mendapatkan pinjaman kedaulatan rakyat untuk memutuskan langkah apa yang terbaik untuk bangsa dan negara.

"Panglima TNI, Kapolri, pangdam, dan kapolda tidak pernah dipilih rakyat sehingga mereka tidak mempunyai kewenangan untuk mengawali pengerahan organisasinya. Apalagi, kedua-duanya memegang senjata," jelasnya.

Ia mengingat, betapa berbahayanya jika dalam pengerahan pasukan TNI itu ada yang lepas kendali atau terjadi penyalahgunaan senjata. "Karena itu, baik senjata di manapun itu perlu dikendalikan politik. Karena politik adalah kesepakatan kita untuk mengatur kewenangan tentang apa yang bisa kita lakukan, apa yang boleh dilakukan, apa yang harus kita patuhi, dan apa yang tidak boleh kita lakukan," katanya.

Jadi, kewenangan Presiden untuk mengerahkan TNI pun bukan tanpa batas. Semua harus disesuaikan dengan tugas visi dan misi konstitusional, serta dikontrol DPR.
"Tidak bisa Presiden karena memiliki kewenangan, kemudian mengerahkan TNI sesuka hatinya," jelasnya.

Mengenai polemik penurunan baliho Rizieq Shihab oleh personel TNI, Agus mengingatkan juga bahwa sebuah kesalahan tidak bisa diperbaiki dengan kesalahan.


"Saya memiliki rumus bahwa untuk memperbaiki sebuah kesalahan itu tidak bisa dilakukan dengan atau melalui kesalahan lagi. Dua kesalahan tidak akan bisa mengoreksi sebuah kesalahan. Kalau kita mengoreksi kesalahan itu harus dengan cara yang benar," tegas Agus.

Berita Terkait
  • Lawan Pandemi Covid-19 dengan Mengejawantahkan Pancasila
  • Lemhannas Minta Masyarakat Tumbuhkan Semangat Persatuan
  • Lemhanas Ingatkan Kursi Dewan tak Bebas Nilai
Berita Lainnya
  • Gubernur Lemhannas: Kewenangan Pengerahan TNI di Presiden
  • Apakah Ada Nabi Perempuan?

Gubernur Lemhannas: Kewenangan Pengerahan TNI di Presiden

Gubernur Lemhannas: Kewenangan Pengerahan TNI di Presiden

Gubernur Lemhannas: Kewenangan Pengerahan TNI di Presiden

Gubernur Lemhannas: Kewenangan Pengerahan TNI di Presiden

Gubernur Lemhannas: Kewenangan Pengerahan TNI di Presiden

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya