0
Thumbs Up
Thumbs Down

Gugus Tugas Pemantauan Iklan Kampanye Pilkada 2020 Dibentuk

Republika Online
Republika Online - Wed, 12 Aug 2020 12:55
Dilihat: 45
Gugus Tugas Pemantauan Iklan Kampanye Pilkada 2020 Dibentuk

JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers menandatangani Keputusan Bersama tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pilkada 2020 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak, dan Siber. Mereka kemudian membentuk Gugus Tugas Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pilkada 2020.

"Dengan adanya penandatanganan surat keputusan bersama ini akan lebih bisa menyinergikan di antara kita berempat ini di dalam pelaksanaan pengawasan pemantauan di iklan maupun pemberitaan maupun penyiaran dalam masa-masa kampanye," ujar Ketua Bawaslu RI Abhan dikutip siaran langsung YouTube Bawaslu RI, Rabu (12/8).

Abhan mengatakan, Dewan Pers dan KPI mempunyai kewenangan lebih dalam memantau media massa cetak, elektronik, maupun daring. Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019, Bawaslu menemukan sejumlah dugaan pelanggaran iklan kampanye di media massa. Namun, setelah dikaji Dewan Pers, iklan kampanye tersebut dinyatakan bukan berasal dari produk jurnalistik. Sehingga, Bawaslu tak menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran tersebut.

Nantinya, apabila ada dugaan pelanggaran pilkada terkait iklan kampanye maupun pemberitaan, Bawaslu meminta Dewan Pers dan KPI berperan aktif. Keduanya dapat menyatakan iklan tersebut melanggar penyiaran atau tidak dan produk jurnalistik atau bukan.

"Dewan Pers dan KPI yang harus banyak memberikan fatwa, apakah ini termasuk pelanggaran penyiaran atau enggak, apa ini menjadi produk jurnalistik atau tidak," kata Abhan.

Abhan berharap, kerja sama antara empat lembaga ini dapat mencegah terjadinya pelanggaran kampanye di media massa selama Pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi Covid-19. Menurut dia, hal ini menjadi upaya mengoptimalisasi terhadap langkah pencegahan potensi pelanggaran dalam kampanye di media massa cetak maupun elektronik.

"Nantinya kalau memang ada pelanggaran maka jadi kewajiban kita untuk menegakkan hukum itu. Tapi itu tentu bagian akhir, artinya ultimum remedium," tutur dia.


Pemungutan suara serentak Pilkada 2020 diselenggarakan di 270 daerah yang meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilkada 2020, masa kampanye akan berlangsung 26 September-5 Desember.

Berita Terkait
  • PKS Partai Paling Sedikit Berkoalisi dengan PDIP di Pilkada
  • Partai Demokrat Serahkan Data Kepengurusan ke KPU
  • Mega: Kamu Mau Jadi Bupati, Wali Kota Maunya Apa? Cari Duit?
Berita Lainnya
  • Kisah Perjumpaan Orang Norse Skandinavia dengan Muslim
  • Gugus Tugas Pemantauan Iklan Kampanye Pilkada 2020 Dibentuk

Gugus Tugas Pemantauan Iklan Kampanye Pilkada 2020 Dibentuk

Gugus Tugas Pemantauan Iklan Kampanye Pilkada 2020 Dibentuk

Gugus Tugas Pemantauan Iklan Kampanye Pilkada 2020 Dibentuk

Gugus Tugas Pemantauan Iklan Kampanye Pilkada 2020 Dibentuk

Gugus Tugas Pemantauan Iklan Kampanye Pilkada 2020 Dibentuk

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya