-
LPI Beda dengan SWF Negara Lain, Wamenkeu: Uang Masuk Bukan Utang!
59 menit lalu -
Bank Syariah Indonesia Langsung Ekspansi, Mau Buka Cabang di Dubai
53 menit lalu -
Ridwan Kamil Intruksikan Agro Jabar Genjot Produksi Jagung
46 menit lalu -
Demo Omnibus Law di Palembang, 5 Mahasiswa Divonis 10 Bulan
58 menit lalu -
Vaksin Lemah Bisa Picu Munculnya Mutasi Virus Berbahaya
47 menit lalu -
Dunia Dilanda Pandemi Covid-19, Jarum Jam Kiamat Tak Bergerak pada 2021
44 menit lalu -
Tjahjo akan Tindak ASN Terlibat Organisasi Terlarang
56 menit lalu -
Telegram Kini Bisa Memindahkan Riwayat Obrolan dari WhatsApp
40 menit lalu -
9 Ruas Tol Dijual, Waskita Masih Boleh Ikut Lelang Proyek
57 menit lalu -
FOTO: 1 Poin, Kado Selamat Datang untuk Thomas Tuchel
52 menit lalu -
Bank Syariah Indonesia Siapkan Pembiayaan Rp272 Triliun pada 2025
36 menit lalu -
Anggota Lintas Ganja Nusantara Ditangkap karena Edarkan Narkotika, Begini Modusnya
20 menit lalu
Ibu-Ibu Pendemo Nangis Histeris hingga Dirikan Tenda di Kantor BPN Bekasi

BEKASI - Ratusan warga Jati Karya, Kota Bekasi, Jawa Barat, demo di depan Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Bekasi, Selasa (1/12/2020). Dalam aksinya, mereka menuntut surat rekomendasi dari BPN Kota Bekasi sebagai pengantar pencairan ganti rugi yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Bahkan, massa mendirikan tenda dan perlengkapan masak untuk menginap di depan Kantor BPN.
Sementara itu, dikonfirmasi pihak media, pihak BPN Kota Bekasi enggan memberikan keterangan.
Seorang ibu pendemo langsung meluapkan emosi dan menangis histeris saat melakukan aksi di depan Kantor BPN Kota Bekasi. Kedatangan ratusan warga yang didominasi emak-emak ini merupakan ahli waris yang terkena gusuran proyek Tol Cimanggis-Cibitung. Mereka menuntut pihak BPN Kota Bekasi agar segera merekomendasikan surat rekomendasi ke Pengadilan Negeri Bekasi. Untuk pencairan pembayaran lahan mereka yang terkena proyek tol Cimanggis-Cibitung.
Berdasarkan pantauan, dalam aksinya, ratusan warga yang merupakan ahli waris ini membentangkan spanduk tuntutan dan orasi. Meski massa aksi sempat melakukan dialog dengan pihak BPN didampingi pihak kepolisian dan unsur TNI, sayangnya belum membuahkan hasil yang memuaskan. Warga menilai, pihak BPN tidak transparansi dan mengulur ulur waktu dalam melakukan proses validasi tanah milik warga yang kini menjadi sengketa sejak dua puluh satu tahun lalu, meski warga sudah memenuhi sejumlah persyaratan yang diminta dari pihak BPN Kota Bekasi.