-
Kolaborasi 4 BUMN, Jalur Kereta Api Sawahlunto - Muaro Kalaban Akan Dibenahi Pada Januari 2023
54 menit lalu -
Jadwal & Harga Tiket Bioskop di Bali Hari Ini: Level 21 XXI-Denpasar Cineplex
48 menit lalu -
Shin Tae-yong Bukan Satu-satunya Pelatih yang Tangani 3 Tim
58 menit lalu -
Juventus Siapkan Nomor 10 untuk Paul Pogba?
56 menit lalu -
Pesan Penting Dewangga Jelang Laga PSIS vs Bhayangkara FC
54 menit lalu -
Jadwal Bioskop Solo Hari Ini, 2 Juli 2022: di CGV Transmart-Grand XXI
46 menit lalu -
Persib Ingin Segera Move On Seusai Disingkirkan PSS Sleman di Piala Presiden 2022
44 menit lalu -
Eks Presiden AS Roma Soal Ronaldo: Semua Jadi Mungkin Bersama Mourinho
27 menit lalu -
Maria Sole, Penggila Roberto Baggio yang Jadi Wasit Wanita Pertama di Serie A
37 menit lalu -
Promo Traveloka: Daftar Harga Hotel Bintang 5 di Bali Hari Ini
19 menit lalu -
Wamendagri Siap Memfasilitasi Kepala Daerah Bertemu dengan Pemerintah Pusat
46 menit lalu -
Kerja sama RI-UEA, Mendag Zulhas: Meningkatkan Ekspor ke Kawasan Teluk & Timur Tengah
36 menit lalu
Indonesia Butuh 1,5 Juta Wirausaha Baru

JAKARTA - Direktur Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian Reni Yanita mengatakan untuk semakin meningkatkan rasio kewirausahaan menjadi 3,95% pada tahun 2024, dibutuhkan sekitar 1,5 juta wirausaha baru.
Di mana, Ditjen IKMA turut berkontribusi melalui dua program besar dalam upaya penumbuhan dan pengembangan IKM tahun 2023.
BACA JUGA:1 Juta Wirausaha RI Ditarget Mapan pada 2024
"Ditjen IKMA akan terus melaksanakan program penumbuhan wirausaha baru (WUB) dan program penguatan daya saing IKM/sentra IKM yang selaras dengan amanah pada Perpres Nomor 2 Tahun 2022," kata Reni dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Sinkronisasi Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM Tahun 2023 di Ambon, Senin (23/5/2022).
Dia menyebut program penumbuhan wirausaha baru Ditjen IKMA akan meliputi WUB di daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T) sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Daerah Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw serta Inpres Nomor 9 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.