0
Thumbs Up
Thumbs Down

Indonesia Darurat ODOL, Siapa Bertanggung Jawab?

Republika Online
Republika Online - Wed, 26 Feb 2020 00:05
Dilihat: 28
Indonesia Darurat ODOL, Siapa Bertanggung Jawab?

JAKARTA -- Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan Indonesia darurat over dimension over loasing (ODOL ). Djoko juga meminta, agar tidak hanya pengendara truk yang mendapatkan sanksi namun juga perusahaan pemilik barang.

"Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk sanksi denda dan kurungan bagi pelanggar kendaraan ODOL perlu ditingkatkan. Pemilik barang dapat dikenakan sanksi, bukan pengemudi yang selalu menjadi tumpuan kesalahan," ujar Djoko salam siaran pers, Senin (24/2).

Direktur Utama PT INKA Budi Noviantoro (kedua dari kiri) berbicara pada Editors Day, Selasa (30/10) bersama pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno dan Kasubdit Lalulintas Kementerian Perhubungan Yudi Karyanto.

Djoko menuturkan, dampak angkutan mobil barang over dimension over loasing (ODOL) tidak hanya dirasakan oleh pemerintah pusat di jalan nasional. Akan tetapi juga dialami oleh pemda yang memiliki wewenang membangun dan memelihara jalan kota, jalan kabupaten dan jalan provinsi.

"Kerusakan jalan yang begitu cepat pasti akan menguras APBN dan APBD yang sebenarnya dapat digunakan untuk program lainnya," ujar Djoko.

Belum lama ini, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya meluapkan kekesalannya terhadap pengemudi muatan tanah yang melintas di Kampung Pasir Buah, Desa Lebakasij, Kecamatan Curugbitung. Mobil truk dihentikan karena merusak dan mengotori jalan serta mengakibatkan jembatan Cibeureum rusak berat dan berlubang.

Jembatan tersebut pembangunannya dibiayai oleh APBD Kabupaten Lebak sebesar Rp 50 miliar. Akhirnya, harus ditutup untuk diperbaiki dan tidak dapat dilewati warga sementara waktu.

Tentunya, menurut Djoko, hal ini sangat mengganggu aktivitas warga dan menggangu perekonomian warga. Dengan kata lain, harga barang akan melonjak karena ketidaklancaran distribusi barang dan orang akibat infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak.

"Hal ini tidak hanya dirasakan Pemkab. Lebak, tapi pasti juga dialami pemda yang lain," ujar Djoko.

Menurut data dari Stastitik Perhubungan 2018, distribusi angkutan barang berdasarkan moda di Indonesia, terbanyak menggunakan angkutan jalan (truk) 91,25 persen. Kemudian diikuti angkutan laut (kapal batang) 7,07 persen, angkutan penyeberangan (ferry) 0,99 persen, kereta api 0,63 persen, angkutan udara (pesawat) 0,05 persen dan angkutan sungai (perahu) 0,01 persen.

Keunggulan menggunakan moda truk adalah aksesibilitas, cepat dan responsif. "Hingga saat ini masih ada masalah ODOL ," ujar Djoko.

Permasalahan over dimension, seperti masih banyak ditemukan truk yang beroperasi mengangkut muatan dengan ukuran melebihi ukuran yang ditentukan. Masih ditemukan ketidaksesuaian antara fisik kendaraan bermotor dengan dokumen, seperti Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) atau Buku Uji, serta masih ditemukan buku KIR palsu, dan penindakan hukum terkait pelanggaran modifikasi kendaraan masih lemah.

Sementara, permasalahan over loading, seperti pelanggaran muatan dengan muatan lebih dari 100 persen dari yang diizinkan atau rata-rata dari kendaraan 2 sumbu, 3 sumbu atau lebih adalah berkisaran pada 20 ton per sumbu, denda yang diberikan oleh pengadilan bukan merupakan denda maksimal, dan isu yang berkembang terkait over loading dilakukan oleh pemilik barang, bukan oleh transporter atau pemilik armada.

"Jika melintas di jalan tol, kendaraan ODOL dapat menghambat arus kendaraan serta dapat menimbulkan kecelakaan, akibat jumlah muatan yang berlebih, sehingga kecepatan tidak dapat optimal. Rata-rata tidak lebih dari 40 kilometer per jam," tutur Djoko.

Di samping itu, dalam hal penanganan UPPKB atau jembatan timbang, menurut Direktur Prasarana Ditjenhubdat, Risal Wasal (2019), ada lima konsep peningkatan prasarana UPPKB.

Pertama lebih transparan (penggantian kaca yang lebih lebar dan tembus pandang, pengurangan sekat ruangan, cash less), kedua lebih bersih dan rapi (pengecatan interior dan eksterior, perbaikan toilet, pemasangan pagar depan UPPKB), ketiga lebih terang benderang (pemasangan lampu highmast, penerangan jalan umum, lampu sorot), keempat lebih informatif (pemasangan RPPJ, rambu lalu lintas, pemasangan papan nama UPPKB dan sign post, pemasangan horn speaker; pemasangan display hasil timbangan), dan kelima lebih selamat dan aman (pengadaan alat pemadam kebakaran dan penangkal petir, perbaikan instalasi listrik, warning light, pemasangan CCTV).

UPPKB dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dapat terletak pada kawasan industri, sentra produksi, pelabuhan, jalan tol, dan lokasi strategis lainnya. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 201 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

"Sekarang ini, UPPKB baru berada di jalan nasional, jalan tol dan pelabuhan. Sementara di sentra produksi dan kawasan industri belum dilakukan. Alangkah baiknya, jika Menteri Perindustrian menyegerakan keberadaan UPPKB di sentra produksi dan kawasan industri, ketimbang meminta pelambatan kebijakan bebas ODOL," ujar Djoko.

Mengutip dari Buku Potret Keselamatan Lalu Lintas di Indonesia Edisi 3 Desember 2019, Sebanyak 35,76 persen kejadian kecelakaan diawali oleh kondisi rem kendaraan bermotor yang tidak berfungsi. Faktor penyebab kedua adalah lampu tidak berfungsi yang berkontribusi terhadap 14,35 persen kecelakaan dan faktor penyebab ketiga adalah kerusakan roda yang berkontribusi terhadap 8,79 persen kejadian kecelakaan.

"Faktor rem tidak berfungsi diduga terbesar disebabkan mobil barang. Muatan lebih (over loading) salah satu penyebabnya, selain ada penyebab lain, seperti kurang mahir atau cakap ketika mengemudi," ujar Djoko

Truk 'Gendut' atau kelebihan muatan

Data dari PT Jasa Marga tahun 2019, kejadian kecelakaan tabrak belakang (melibatkan kendaraan angkutan barang) terjadi sebesar 26,88 persen. Persentase kelebihan muatan yang terbanyak terjadi, yaitu 21-50 persen dari persyaratan dalam ketentuan mengenai jumlah berat yang diijinkan (JBI).

Pada 2019, dengan komposisi rata-rata Non Golongan I sebesar 14,0 persen berdampak pada kecelakaan sebanyak 48,02 persen (melibatkan kendaraan angkutan barang) di ruas tol milik PT Jasa Marga. Persentase kendaraan odol di ruas jalan tol ini adalah sebesar 37,87 persen.

Jenis pelanggaran selama operasi penertiban pelanggaran kelebihan muatan (overload) sebesar 37,87 persen, over dimension 2,45 persen, ketidaklengkapan dokumen 3,59 persen dan yang tidak melanggar 55,91 persen.

Komoditi mayoritas overload adalah muatan sembako 23 persen, air atau minuman 17 persen, bahan bangunan seperti batu bata, hebel, batu, dan kayu 10 persen, dan besi, baja, atau alumunium sebesar 9 persen.

Data dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), kecelakaan tabrak belakang (melibatkan kendaraan angkutan barang) di jalan tol mengalami penurunan. Tahun 2014 36,63 persen, tahun 2015 35,85 persen, tahun 2016 33,12 persen, tahun 2017 29,89 persen, dan tahun 2018 30,50 persen.

Berdasarkan data UPPKB Ditjen Perhubungan Darat selama Februari 2019 pelanggaran masih didominasi over loading sebanyak 90 persen, pelanggaran administrasi 9 persen dan pelanggaran over dimension 1 persen.

"Agar kendaraan tidak over dimension, saat uji kir perlu pengetatan sesuai aturan. Agar tidak over loading, saat penimbangan di UPPKB tidak perlu toleransi kelebihan. Jika ketahuan ODOL di jalan, Polantas berwenang menindak tanpa kompromi," tegas Djoko.

Oleh sebab itu, menurutnya, sangat diperlukan sinergi pengawasan antarinstitusi untuk menuntaskan over dimension over loading (ODOL). Penyelenggaraan UPPKB oleh Ditjenhubdat, uji kir oleh Dishub di Pemda, Polisi Lalu Lintas mengawasi aktivitas di jalan raya, Hakim memutuskan ganjaran hukuman tertinggi, supaya ada efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya.


Berita Terkait
    Berita Lainnya
    • Arsul Sani: Salam Pancasila tak Bisa Gantikan Salam Agama
    • Pasien Diduga Corona di RSHS Pernah Pergi ke Thailand

    Indonesia Darurat ODOL, Siapa Bertanggung Jawab?

    Indonesia Darurat ODOL, Siapa Bertanggung Jawab?

    Indonesia Darurat ODOL, Siapa Bertanggung Jawab?

    Indonesia Darurat ODOL, Siapa Bertanggung Jawab?

    Indonesia Darurat ODOL, Siapa Bertanggung Jawab?

      
    PARTNER KAMI
    JPNN
    Republika Online
    LIPUTAN6
    okezone
    BBC
    bintang
    bola
    Antvklik
    rumah123
    Rumah
    Love Indonesia
    CENTROONE
    wartaekonomi
    Voice of America
    Popular
    Gocekan
    Teqnoforia
    Angelsontrip
    Makanyuks
    telsetNews
    BisnisWisata
    Jakarta Kita
    Indonesia Raya News
    RajaMobil
    Mobil123
    Otospirit
    MakeMac
    Indotelko
    Inditourist
    TEKNOSAINS
    MotorExpertz
    Mobil WOW
    Oto
    Kpop Chart
    salamkorea
    slidegossip
    Hotabis
    INFOJAMBI
    Japanese STATION
    SeleBuzz
    Cintamobil
    Football5star
    Citra Indonesia
    OTORAI
    Sehatly
    Hetanews
    Inikata
    Nusabali
    Garduoto
    Beritakalimantan
    batampos
    covesia
    carmudi
    idnation
    inipasti
    teknorush
    winnetnews
    mediaapakabar
    carvaganza
    mediakepri
    kabarsurabaya