JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyiapkan cara menjaga seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap netral menjelang kontestasi politik di 2024. Sanksi disiplin pun siap diberikan kepada PNS yang tidak netral nantinya.

BKN mengakui bahwa politik merupakan faktor yang berpotensi dalam penjatuhan disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi salah satu persoalan yang perlu dibenahi, terutama kaitannya dengan pengelolaan manajemen ASN di lingkup pemerintahan daerah.

BACA JUGA:

PNS Dilarang Buka Puasa Bersama, Kalau Ketahuan Ini Sanksinya!

BKN menilai potensi tersebut berpeluang terjadi lantaran hasil temuan Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN soal kasus disiplin PNS yang berkaitan dengan ketentuan netralitas kerap marak terjadi jelang kontestasi politik.

Berkaca dari fenomena musiman itu pula, BKN melakukan upaya peningkatan penegakkan disiplin PNS, yakni salah satunya dengan kolaborasi pengelolaan data terintegrasi melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) dan I'DIS (Integrated Discipline).

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, Otok Kuswandaru mengungkapkan dua hal krusial yang menjadi fokus BKN saat ini mengenai netralitas ASN dan manajemen Disiplin PNS berasas keadilan.

BACA JUGA:

PNS Dilarang Bukber, Kemenkes: Buat Masyarakat Umum Tak Ada Larangan

"BKN secara proaktif terus bersinergi dengan sejumlah instansi terkait untuk melakukan kerjasama mewujudkan ASN Netral," terangnya, Minggu (26/4/2023).

Sementara itu, Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengingatkan seluruh ASN untuk tetap menjaga kode etik dan regulasi yang berkaitan dengan disiplin PNS. Menurutnya ASN dapat berpartisipasi dalam gelaran pesta demokrasi dengan tetal tetap mengedepankan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).