JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani membocorkan postur awal makro fiskal Indonesia di 2024 yang akan difinalisasikan dan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tanggal 16 Agustus mendatang. APBN, sebut dia, akan menjadi instrumen untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Pendapatan negara ditargetkan di kisaran 11,81-12,38% dari PDB, atau secara nominal Rp2.719,1 triliun hingga Rp2.865,3 triliun," ungkap Sri dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan pemerintah di Jakarta, Selasa (30/5/2023).

BACA JUGA:

Sri Mulyani: Pemulihan APBN RI Luar Biasa, Kalahkan China hingga Malaysia

Pendapatan ini terdiri dari penerimaan perpajakan di rentang 9,91-10,18% dari PDB, atau secara nominal di Rp2.280,3 triliun hingga Rp2.355,8 triliun. Ini disusul dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di rentang 1,90-2,18% dari PDB, atau di kisaran Rp436,5 triliun hingga Rp504,9 triliun. Kemudian hibah di rentang 0,01-0,02% PDB atau di kisaran Rp2,3 triliun hingga Rp4,6 triliun.

"Untuk belanja negara tahun depan di kisaran 13,97-15,01% dari PDB, atau di kisaran Rp3.215,7 triliun hingga Rp3.476,2 triliun. Ini terdiri dari belanja pemerintah pusat 10,43-11,37% dari PDB, atau secara nominal Rp2.400,7 triliun hingga Rp2.631,2 triliun, yang juga mencakup untuk belanja Pemilu tahun depan cukup dominan, baik Pilkada dan pemilihan legislasi," jelas Sri.

BACA JUGA:

Hadapi Tantangan Global, Sri Mulyani Pastikan Defisit APBN dan Utang Terkendali

Ditambah dengan Transfer ke Daerah (TKD) di kisaran 3,54-3,65% dari PDB, dengan rentang Rp815 triliun hingga Rp845 triliun. Keseimbangan primer tahun depan diusahakan mendekati balance di rentang 0,003-0,43% PDB, atau di Rp0,64 triliun hingga Rp0,43 triliun. Sehingga ini makin memperkuat dan menyehatkan APBN Indonesia.

"Tren ini perlu kita jaga, karena ketidakpastian ke depan akan membutuhkan APBN siap siaga menghadapi berbagai gejolak," terang Sri.