0
Thumbs Up
Thumbs Down

Jadi Polemik, RUU Ketahanan Keluarga Atur Urusan Suami Istri?

inipasti
inipasti - Sat, 22 Feb 2020 05:44
Dilihat: 34
Jadi Polemik, RUU Ketahanan Keluarga Atur Urusan Suami Istri?

INIPASTI.COM, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) ketahanan keluarga menjadi wacana menarik ruang publik saat ini. RUU ini merupakan usulan perseorangan anggota dewan, yang kemudian masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020.

RUU ini menjadi polemik karena dianggap terlalu masuk dalam ranah privat (pribadi). Feri Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas menuturkan bahwa, selain terlalu masuk dalam ranah privat, RUU ini berpotensi melanggar hak asasi manusia. "Dan tentu melanggar hak asasi manusia." Kata Feri.

Menurut Feri, dalam RUU Ketahanan Keluarga terdapat pengaturan yang masuk kategori ranah privat dan etika bermasyarakat. Ia merincikan beberapa substansi RUU yang terlalu masuk ke ranah privat dan merupakan etika masyarakat. Misalnya, seperti kepatuhan anak kepada orang tua. Hal ini merupakan etika yang tak perlu diatur dalam sebuah UU, karena biasanya sudah tertanam dan hidup di masyarakat.

Kemudian, klausul yang mewajibkan seorang istri mengatur urusan rumah tangga. Padahal setiap orang berhak menentukan sendiri kehidupannya. Termasuk relasi antara suami dengan istri. Padahal kenyataannya, ada suami di rumah menjaga keluarga, sementara sang istri yang bekerja di luar rumah. Ada pula suami dan istri bekerja, sehingga hal-hal tersebut tak perlu diatur dalam UU.

Pemerintah, kata Feri, tak perlu hadir mengatur teknis etika dalam berinteraksi sosial yang merupakan ranah privat keluarga. Sebaliknya, pemerintah seharusnya fokus merampungkan masalah negara yang jauh lebih besar terkait dengan hajat hidup orang banyak. Seperti perekonomian nasional menjadi lebih meningkat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik kritikan dan masukan dari masyarakat tersebut. Ia mempersilakan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap substansi RUU Ketahanan Keluarga, sehingga bisa menjadi pembahasan dalam tahap sinkronisasi di Badan Legislasi (Baleg).

"Tentu kita akan menampung aspirasi dari masyarakat luas. Tentunya janji DPR dalam periode ini segala sesuatu produk DPR saat pembahasan kita libatkan komponen masyarakat," ujarnya, Kamis (20/2).

Hal senada juga diutarakan oleh salah satu pengusul RUU Ketahanan Keluarga, Ledia Hanifa Amaliah. Menurutnya, beragam reaksi masyarakat terhadap substansi RUU Ketahanan Keluarga menjadi pelengkap agar legislasi yang diusulkan dapat menjadi lebih baik dan purna.

"Tidak masalah sebenarnya bila satu RUU memunculkan pro dan kontra," ujarnya.

Leida meminta masyarakat membaca dan menelaah secara seksama keseluruhan muatan materi dalam draf RUU, termasuk naskah akademiknya. Dengan begitu, masyarakat dapat memberi masukan kritisnya kepada parlemen saat pembahasan RUU. Ia menuturkan, terdapat empat tujuan RUU Ketahanan Keluarga sebagaimana tertuang dalam Pasal 4.

Pertama, menciptakan keluarga tangguh yang mampu mengatasi persoalan internal keluarganya secara mandiri dan menangkal gangguan yang berasal dari luar dengan berpegang teguh pada prinsip keluarga dan nilai-nilai keluarga dengan mengedepankan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semangat persaudaraan, dan kemandirian keluarga yang solutif dalam mengatasi permasalahan keluarga.

Kedua, mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam mendidik, mengasuh, membina tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai religius dan moral serta membentuk kepribadian dan karakter anak bangsa yang baik sebagai generasi penerus.

Ketiga,mewujudkan pembangunan manusia Indonesia secara emosional dan spiritual yang berasal dari pembangunan keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat yang merupakan modal dasar dalam kegiatan pembangunan nasional.

Keempat,mengoptimalkan peran Ketahanan Keluarga sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional dan pilar utama dalam menjaga ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa.

Menurut Leida, terdapat dukungan yang diberikan bagi keluarga melalui RUU Ketahanan Keluarga. dalam Pasal 29 RUU Ketahanan Keluarga yang menjamin istri atau ibu yang bekerja untuk mendapatkan beberapa hak. Pertama,hak cuti melahirkan dan menyusui selama enam bulan, tanpa kehilangan haknya atas upah atau gaji dan posisi pekerjaannya.

Sumber: hukumonline.com

Sumber: inipasti

Jadi Polemik, RUU Ketahanan Keluarga Atur Urusan Suami Istri?

Jadi Polemik, RUU Ketahanan Keluarga Atur Urusan Suami Istri?

Jadi Polemik, RUU Ketahanan Keluarga Atur Urusan Suami Istri?

Jadi Polemik, RUU Ketahanan Keluarga Atur Urusan Suami Istri?

Jadi Polemik, RUU Ketahanan Keluarga Atur Urusan Suami Istri?

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya