0
Thumbs Up
Thumbs Down

Jejak Perkara Djoko Tjandra, Ada Peran Setya Novanto di Masa Silam

okezone
okezone - Thu, 16 Jul 2020 19:21
Dilihat: 38
Jejak Perkara Djoko Tjandra, Ada Peran Setya Novanto di Masa Silam

JAKARTA - Perburuan aparat penegak hukum Indonesia terhadap terpidana dan buron Djoko Soegiarto Tjandra hingga kini belum membuahkan hasil. Lolosnya Djoko masuk dan keluar Indonesia pada Juni 2020 memantik banyak reaksi.

Aksi Djoko memasukkan dan mendaftarkan memori peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 8 Juni 2020, ibarat 'menampar' eksistensi berbagai lembaga, kementerian, dan instansi. Jejaring Djoko yang diduga memuluskan aksinya mesti diusut penegak hukum serta kementerian/lembaga terkait kemudian diungkap dan dibuka ke publik dengan gamblang dan detil.

Jauh sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) juga telah mengadili dan memutus PK yang pernah diajukan Djoko dua kali. Di antaranya sebagaimana putusan PK nomor: 100 PK/Pid.Sus/2009. Perkara dengan putusan nomor 100 ini ditangani dan diputus oleh majelis hakim agung PK yang diketuai Harifin A Tumpa dengan anggota M Hatta Ali, Atja Sondjaja, M Imron Anwari, Abdul Kadir Mappong, Moh Zaharuddin Utama, dan Rehngena Purba. Putusan diambil dalam rapat permusyawaratan mahkamah agung dan dibacakan pada Senin, 20 Februari 2012.

Majelis hakim agung PK memutuskan, menolak permohonan PK dari terpidana Djoko Soegiarto Tjandra sebagai pemohon PK atas putusan PK nomor: 12 PK/Pid.Sus/2009 dan menetapkan bahwa putusan PK yang dimohonkan PK tersebut tetap berlaku. Meski begitu, terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) M Imron Anwari dan Abdul Kadir Mappong, bahwa di antaranya dapat dibenarkan alasan permohonan PK Djoko dan adanya unsur kekhilafan hakim pada putusan PK nomor: 12 PK/Pid.Sus/2009.

Meski begitu, majelis hakim agung PK yang dipimpin Harifin A Tumpa mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak dalam rapat permusyawaratan hakim agung. Sehingga alasan PK yang diajukan Djoko tidak dapat dibenarkan dan PK tersebut haruslah ditolak sebagaimana suara mayoritas majelis hakim agung PK.

Pada putusan PK nomor: 12 PK/Pid.Sus/2009 tertanggal 11 Juni 2009, majelis hakim agung PK saat itu memutuskan, mengabulkan PK yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta membatalkan putusan MA Nomor: 1688 K/Pid/2000 (kasasi) tertanggal 28 Juni 2001 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 156/Pid.B/2000 PN.Jak.Sel. tertanggal 28 Agustus 2000.

Majelis hakim agung PK dalam putusan PK nomor: 12 PK/Pid.Sus/2009, mengadili kembali dengan empat amar.

Satu, menyatakan Djoko Soegiarto Tjandra selaku pribadi atau selaku Direktur PT Era Giat Prima telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan berlanjut" dalam perjanjian pengalihan piutang (cessie) PT Bank Bali Tbk ke PT Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) untuk ditagihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Baca Juga : Pembahasan Rancangan UU HIP Dihentikan

Baca Juga : Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra, Brigjen Prasetyo Utomo Terancam Pidana

Dua, menjatuhkan pidana kepada Djoko dengan pidana penjara selama 2 tahun. Tiga, menghukum Djoko membayar denda sebesar Rp15 juta subsider kurungan selama 3 bulan. Empat, menyatakan barang bukti berupa dana yang ada dalam escrow account atas rekening Bank Bali No. 0999.045197 qq. PT Era Giat Prima sejumlah Rp546.468.544.738 dirampas untuk dikembalikan kepada negara.


Majelis hakim agung PK yang dipimpin Harifin A Tumpa dalam pertimbangan putusan PK nomor: 100 PK/Pid.Sus/2009 memastikan, Djoko terbukti membuat perjanjian cessie fiktif yang berhasil dicairkan dengan menyimpang dari ketentuan SKB Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Ketua BPPN No.6/3/1998 dan SKB No.14/5 /1999, Keppres Nomor 26 Tahun 1998 tertanggal 26 Januari 1998, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 28 Januari 1998, berkenaan dengan Proyek Penjaminan Pembayaran Kewajiban Bank Umum kepada kreditornya dan Djoko melakukan upaya pencairan tagihan piutang Bank Bali kepada BDNI seolah-olah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Sumber: okezone

Jejak Perkara Djoko Tjandra, Ada Peran Setya Novanto di Masa Silam

Jejak Perkara Djoko Tjandra, Ada Peran Setya Novanto di Masa Silam

Jejak Perkara Djoko Tjandra, Ada Peran Setya Novanto di Masa Silam

Jejak Perkara Djoko Tjandra, Ada Peran Setya Novanto di Masa Silam

Jejak Perkara Djoko Tjandra, Ada Peran Setya Novanto di Masa Silam

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya