0
Thumbs Up
Thumbs Down

Kata PKS: Rekonsiliasi Bukan Bagi-Bagi Kue

wartaekonomi
wartaekonomi - Tue, 20 Aug 2019 17:48
Dilihat: 30
Jakarta

Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan agar kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI berjumlah 10 kursi. Tujuannya, agar masing-masing partai politik (parpol) dan juga perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendapatkan jatah kursi pimpinan MPR.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan bahwa semua parpol berhak untuk menyampaikan usul, termasuk soal kursi MPR RI dan revisi UU MD3. "Niatnya baik agar semua terwakili di lembaga Permusyawaratan kita tapi ada banyak catatan dari usulan ini," ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (20/8).

Baca Juga: Oh, Ternyata Ini Alasan Gerindra Dukung Usulan 10 Pimpinan MPR

Catatan pertama, Mardani menjelaskan, organisasi tetap perlu menetapkan standar efisiensi dan efektivitas. Jumlah pimpinan yang tambun bertentangan dengan prinsip reformasi birokrasi. Meskipun dapat dipastikan asas keterwakilan dari seluruh parpol di parlemen dapat diakomodir.

"Kedua, rekonsiliasi bukan bermakna semua mendapat posisi. Tapi terjadi dialektika yang sehat dan bebas untuk ditujukan hadirnya kebijakan publik yang berpihak pada publik," jelas Mardani.

Selanjutnya, kata Mardani, seharusnya parpol mesti memberi contoh yang baik bagi rakyat. Bahwa MPR RI dijalankan dengan etika dan logika yang benar bukan menjadi ajang mencari posisi dan jabatan. Tentu saja publik menilainya, 10 kursi pimpinan MPR RI sebagai ajang bagi-bagi kue atau jabatan. Rencananya pemilihan pimpinan MPR RI ini menggunakan sistem paket.

Sebelumnya, Wakil Sekjen DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terkait dengan pimpinan MPR. Ia pun meminta partai politik yang setuju penambahan kursi pimpinan MPR RI menjadi 10 untuk ikut dalam revisi ini.

Partai-partai yang memiliki ide yang sama (mendukung 10 kursi pimpinan MPR) diharapkan untuk ikut memikirkan agar revisi UU MD3 bisa dilaksanakan sebelum akhir periode ini," jelas Saleh.

Penulis: Redaksi

Editor: Vicky Fadil


Foto: Boyke P. Siregar

Sumber: wartaekonomi

Kata PKS: Rekonsiliasi Bukan Bagi-Bagi Kue

Kata PKS: Rekonsiliasi Bukan Bagi-Bagi Kue

Kata PKS: Rekonsiliasi Bukan Bagi-Bagi Kue

Kata PKS: Rekonsiliasi Bukan Bagi-Bagi Kue

Kata PKS: Rekonsiliasi Bukan Bagi-Bagi Kue

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya