0
Thumbs Up
Thumbs Down

Kejakgung Mulai Penyidikan Kasus Pelanggaran Proyek Satelit Era Ryamizard

Republika Online
Republika Online - Fri, 14 Jan 2022 13:04
Dilihat: 85
Kejakgung Mulai Penyidikan Kasus Pelanggaran Proyek Satelit Era Ryamizard

JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejakgung) mulai melakukan penyidikan kasus dugaan pelanggaran proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan) periode 2015-2016. Adapun kala itu, Menteri Pertahanan dijabat Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengaku, pada Jumat (14/1), sudah menandatangani surat perintah penyidikan terkait perkara tersebut. "Hari ini kita tanda tangani surat perintah penyidikannya," katanya usai melakukan pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Gedung Kartika Adhyaksa Kejakgung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (14/1/2022).

Burhanuddin menyebutkan, pada Jumat sore WIB, jajarannya bakal mengumumkan secara resmi kepada masyarakat terkait perkembangan kasus itu yang kini sudah mulai naik penyidikan. "Rencananya begini untuk satelit, sore nanti kita kumpulin teman-teman wartawan. Nanti sore kita akan sampaikan bahwa hari ini kita tanda tangani surat perintah penyidikannya," kata adik politikus PDIP Mayjen (Purn) TB Hasanuddin tersebut.

Burhanuddin menyerahkan sepenuhnya penjelasan perkembangan perkara tersebut kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. "Kemudian nanti kasus posisinya apapun ya nanti tolong tanyakan ke Jampidsus nanti sore," katanta.

Menanggapi dugaan keterlibatan anggota TNI dalam pelanggaran proyek satelit di Kemenhan, Jenderal Andika mengaku, sudah dipanggil oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD pada Selasa (11/1). Dalam pertemuan tersebut, Andika mendapat informasi adanya indikasi keterlibatan beberapa personel TNI dalam proyek senilai triliunan rupiah tersebut.

Saat ini, sambung dia, proses hukum pun segera dimulai. "Oleh karena itu saya siap mendukung keputusan dari pemerintah untuk melakukan proses hukum," kata Andika.

Dia menegaskan, personel TNI yang terlibat masalah hukum pasti diproses oleh polisi militer. "Jadi kami menunggu nanti untuk nama-namanya yang memang masuk dalam kewenangan kami," ungkan Andika.

Proyek satelit Kemenhan terjadi pada 2015, yang berkaitan dengan pengelolaan satelit untuk slot orbit 123 derajat Bujur Timur. Dugaan pelanggaran dalam proyek satelit Kemenhan itu akhirnya dibongkar Mahfud MD pada Kamis (13/1).


Berita Terkait
  • 'Peradilan Khusus Pemilu Dibutuhkan untuk Adili Sengketa Pemilu'
  • Kapendam Benarkan Mayjen Mulyo Aji Digantikan Mayjen Untung Budiharto
  • Eks Tim Mawar Kini Promosi Jabat Panglima Kodam Jaya
Berita Lainnya
  • Kejakgung Mulai Penyidikan Kasus Pelanggaran Proyek Satelit Era Ryamizard
  • Wow...Harga Lukisan Braga yang Dijual Ridwan Kamil Lewat NFT Naik 8 Kali Lipat

Kejakgung Mulai Penyidikan Kasus Pelanggaran Proyek Satelit Era Ryamizard

Kejakgung Mulai Penyidikan Kasus Pelanggaran Proyek Satelit Era Ryamizard

Kejakgung Mulai Penyidikan Kasus Pelanggaran Proyek Satelit Era Ryamizard

Kejakgung Mulai Penyidikan Kasus Pelanggaran Proyek Satelit Era Ryamizard

Kejakgung Mulai Penyidikan Kasus Pelanggaran Proyek Satelit Era Ryamizard

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya