0
Thumbs Up
Thumbs Down

Kejakgung Telah Selamatkan Uang Negara Lebih dari Rp19 T

Republika Online
Republika Online - Tue, 27 Oct 2020 04:07
Dilihat: 51
Kejakgung Telah Selamatkan Uang Negara Lebih dari Rp19 T

JAKARTA -- Kejaksaan Agung telah menyelamatkan keuangan negara lebih dari Rp 19 triliun selama satu tahun kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

"Dalam setahun periode Jaksa Agung Burhanuddin menjabat yakni sejak Oktober 2019 hingga Oktober 2020, Kejaksaan telah melakukan penyelamatan keuangan negara dengan total Rp19.629.250.912.165 dan RM 1.412," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (27/10).

Hari merinci Bidang Pidana Khusus Kejagung telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp18.723.983.669.675,90. Sementara Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp905.267.242.490 dan RM 1.412 dan aset seperti benda bergerak dan tidak bergerak.

Kejaksaan Agung juga tercatat telah mengembalikan keuangan negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama satu tahun terakhir. Uang negara yang dikembalikan Bidang Pidana Khusus di seluruh Indonesia sebesar Rp7.028.705.921.302. Sementara PNBP yang diperoleh dari denda perkara sebesar Rp48.873.534.660 dan PNBP dari biaya perkara sebesar Rp66.042.761.343.

Hari menuturkan selama kepemimpinan Burhanuddin sebagai Jaksa Agung, Burhanuddin telah menerbitkan tujuh kebijakan utama bagi seluruh jaksa di Indonesia yakni penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada jumlah perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin suatu wilayah bebas dari korupsi.

Kemudian penegakan hukum guna mendukung investasi, baik di pusat maupun di daerah, mendata dan mengalihkan fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun aset-aset lainnya milik pemerintah yang terbengkalai, tidak terurus, atau dikuasai oleh pihak lain dengan melibatkan instansi terkait.

Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan, menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). "Diperlukan sistem complain and handling management yang mampu meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat," kata Hari.

Ketujuh, inovasi yang telah diterapkan selama ini di satuan kerja dan terbukti dapat mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien, harus dapat diimplementasikan dalam skala nasional.


Berita Terkait
  • Kuasa Hukum: Pinangki tak Pernah Sebut Jaksa Agung
  • Soal Kebakaran, Jakgung Klaim Semua Bukti dan Berkas Aman
  • Tingkatkan Kualitas, Auditor UNS Gandeng BPKP Jateng
Berita Lainnya
  • Kejakgung Telah Selamatkan Uang Negara Lebih dari Rp19 T
  • Kota Depok Satu-Satunya Zona Merah Covid-19 di Jabar

Kejakgung Telah Selamatkan Uang Negara Lebih dari Rp19 T

Kejakgung Telah Selamatkan Uang Negara Lebih dari Rp19 T

Kejakgung Telah Selamatkan Uang Negara Lebih dari Rp19 T

Kejakgung Telah Selamatkan Uang Negara Lebih dari Rp19 T

Kejakgung Telah Selamatkan Uang Negara Lebih dari Rp19 T

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya