JAKARTA-- Pemerintah mengeklaim pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur akan berimplikasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengingat mayoritas aktivitas perekonomian nasional terpusat di wilayah Jawa dengan PDRB Jawa dan Sumatra mendominasi hingga 80 persen PDB nasional sejak 1983 sampai 2018.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan implikasi pemindahan IKN berupa pemerataan kesejahteraan. Hal ini sesuai komitmen pemerintah untuk menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi baik antarkelompok pendapatan maupun antarwilayah atau spasial.

"Pembangunan IKN akan berimplikasi besar untuk tujuan pemerataan kesejahteraan nasional," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (20/1/2022).

Menurutnya pemindahan IKN menjadi proyek yang strategis untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan masyarakat yang tidak merata di Indonesia. "Pemerintah meyakini IKN menjadi sumber pertumbuhan baru yang selanjutnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan di wilayah sekitar IKN," ujarnya.

Febrio menyebut Kalimantan Timur merupakan lokasi yang strategis, aman dan minim ancaman bencana. Kaltim juga dinilai memiliki aksesibilitas lokasi yang tinggi terhadap kota yang sudah berkembang.


"Kalimantan Timur juga mempunyai ketersediaan sumber air baku serta lahan luas milik pemerintah atau BUMN, sehingga mengurangi biaya yang dibutuhkan, sekaligus adanya potensi konflik sosial yang rendah," ucapnya.

• Kepala Otorita IKN Nusantara Disarankan Memahami Ilmu Planologi
• Muhaimin: Pembangunan Ibu Kota Negara Jangan Terlalu Bebani APBN
• Status DKI pada Jakarta akan Dicabut dengan UU

• BRI Optimalkan Layanan Berbasis Hybrid Bank
• Barcelona Siap Memupus Luka