0
Thumbs Up
Thumbs Down

Kementerian Ristek Memberlakukan Izin Ketat untuk Penelitian Asing, Ancaman Sanksinya Berat Lho

wartaekonomi
wartaekonomi - Mon, 26 Oct 2020 22:43
Dilihat: 34
Jakarta

Kementerian Riset dan Teknologi menegaskan peneliti asing yang melakukan kegiatan penelitian di Indonesia tanpa izin akan dikenai sanksi administratif dan bisa pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

Hal itu diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek).

"Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan oleh kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi asing dan/atau orang asing wajib memperoleh izin dari pemerintah pusat," kata Pelaksana Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristek, Muhammad Dimyati dalam acara virtual Sosialisasi Perizinan Penelitian Asing di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 di Jakarta, Senin 26 Oktober 2020.

Dimyati menuturkan, dalam pasal 92 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 disebutkan sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam orang asing yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

Hal itu berlaku bagi setiap orang asing yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa izin di Indonesia.

"Di situ dijelaskan secara tegas bahwa siapapun, kalau kita konteksnya bicara peneliti asing, peneliti asing yang datang ke kita wajib memperoleh izin dan ini ada kaitannya dengan sanksi dan siapa yang berikan izin adalah pemerintah pusat," tutur Dimyati.

Sementara dalam Pasal 93 UU Sisnas Iptek, disebutkan bahwa jika orang asing tersebut kembali melakukan pelanggaran dengan melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia tanpa izin, maka dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

Selain pidana pokok berupa denda hingga Rp4 miliar, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa larangan untuk memperoleh izin penelitian di wilayah Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama lima tahun.

Selain memberikan dorongan dan proteksi, undang-undang tersebut juga memberikan perlindungan sampai dengan sanksi kepada siapapun yang melanggar atau tidak mematuhi norma-norma yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Penulis: Redaksi

Editor: Ferry Hidayat


Foto: Sufri Yuliardi

Sumber: wartaekonomi

Kementerian Ristek Memberlakukan Izin Ketat untuk Penelitian Asing, Ancaman Sanksinya Berat Lho

Kementerian Ristek Memberlakukan Izin Ketat untuk Penelitian Asing, Ancaman Sanksinya Berat Lho

Kementerian Ristek Memberlakukan Izin Ketat untuk Penelitian Asing, Ancaman Sanksinya Berat Lho

Kementerian Ristek Memberlakukan Izin Ketat untuk Penelitian Asing, Ancaman Sanksinya Berat Lho

Kementerian Ristek Memberlakukan Izin Ketat untuk Penelitian Asing, Ancaman Sanksinya Berat Lho

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya