0
Thumbs Up
Thumbs Down

Kepala Otorita IKN Nusantara Disarankan Memahami Ilmu Planologi

Republika Online
Republika Online - Thu, 20 Jan 2022 13:14
Dilihat: 188
Kepala Otorita IKN Nusantara Disarankan Memahami Ilmu Planologi

JAKARTA -- Ketua panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung menuturkan, kepala otorita IKN Nusantara adalah jabatan setingkat menteri yang ditunjuk langsung Presiden Joko Widodo. Doli menyarankan, sosok yang ditunjuk menjadi kepala otorita merupakan orang yang memiliki latar belakang ilmu perancangan dan pembangunan kota atau planologi.

Selain itu, sosok kepala otorita IKN Nusantara juga haruslah orang yang memahami skema pembiayaan pembangunannya. Kepala otorita juga wajib memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dari Jokowi.

"Orangnya yang punya pengalaman ya di dunia urban planning, planologi, terus juga punya pengalaman tentang bagaimana berinovasi," ujar Doli kepada wartawan, Kamis (20/1).

Saat ini, beredar empat nama yang disebut-sebut menjadi bakal calon kepala otorita IKN Nusantara yang pernah diungkapkan oleh Jokowi. Keempatnya, yakni mantan menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

Kemudian, mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyono. Terakhir adalah mantan bupati Banyuwangi yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Abdullah Azwar Anas.

"Saya kira Pak Presiden paling taulah siapa yang nanti paling akan bisa, tapi saya kira penting adanya sinergi ya antara pemerintah dan pihak swasta," ujar Doli.

Penujukkan kepala otorita IKN Nusantara, merupakan kewenangan Presiden yang diatur dalam RUU IKN yang telah disahkan menjadi undang-undang. Nantinya, nama yang ditunjuk akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke DPR, tetapi bukan untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Adapun kepala otorita harus ditunjuk oleh Presiden, maksimal dua bulan setelah rancangan undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) diundangkan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 10 Ayat 2.


"Tidak ada (fit and proper test), di dalam undang-undang itu diatur bahwa pengangkatan ketua dan wakil ketua otorita itu adalah sepenuhnya dilakukan oleh Presiden dan dikonsultasikan kepada DPR," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Berita Terkait
  • Muhaimin: Pembangunan Ibu Kota Negara Jangan Terlalu Bebani APBN
  • Status DKI pada Jakarta akan Dicabut dengan UU
  • Suharso Mengaku Nama Kepala Otorita Nusantara Dikantongi Jokowi
Berita Lainnya
  • Serial 'The Lord of The Rings: Rings of Power' Tayang Mulai 2 September 2022
  • Proyeksi Pertumbuhan Membaik di Tengah mikron

Kepala Otorita IKN Nusantara Disarankan Memahami Ilmu Planologi

Kepala Otorita IKN Nusantara Disarankan Memahami Ilmu Planologi

Kepala Otorita IKN Nusantara Disarankan Memahami Ilmu Planologi

Kepala Otorita IKN Nusantara Disarankan Memahami Ilmu Planologi

Kepala Otorita IKN Nusantara Disarankan Memahami Ilmu Planologi

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya