0
Thumbs Up
Thumbs Down

Ketakutan AS pada China

inilahcom
inilahcom - Fri, 14 Jun 2019 02:10
Dilihat: 67
Ketakutan AS pada China

Dominasi China di bidang ekonomi semakin mengkhawatirkan AS. International Development Finance Corp (IDFC) didirikan agar negara-negara kurang berkembang dan berkembang menjauh dari proyek OBOR China.

Apakah dunia 10-15 tahun ke depan di bawah kekuasaan China? Banyak pengambil keputusan di Amerika Serikat (AS) mengkhawatirkannya. Dengan populasi penduduk sebanyak 1,3 miliar, dengan kemajuan ekonomi, teknologi, dan militer yang sangat spektakuler, AS yang sudah puluhan tahun menguasai dunia mulai dihinggapi rasa cemas dan takut.

Di bawah kendali Presiden Donald Trump, AS memainkan kekuatan ekonominya menekan China dengan memberlakukan tarif tinggi terhadap produk-produk Negeri Tirai Bambu bernilai ratusan miliar dolar. AS juga menerapkan Pasal 889 Undang-Undang Keamanan Nasional yang melarang lembaga-lembaga pemerintah, kontraktor, dan penerima hibah Pemerintah AS membeli atau menggunakan produk raksasa telekomunikasi, Huawei.

Belakangan, Paman Sam mendirikan International Development Finance Corp (IDFC), yang akan bekerja mulai akhir tahun ini--mungkin meniru Rencana Marshall, yang pada tahun-tahun pasca-Perang Dunia II menggunakan bantuan ekonomi untuk melawan daya tarik komunisme Uni Soviet di Eropa Barat.

Berbeda dengan Rencana Mashall membantu ekonomi negara-negara Eropa Barat, IDFC didirikan untuk membantu negara-negara kurang berkembang dan berkembang. Sepertinya IDFC dirancang sebagai alternatif lain dari proyek ambisius China, One Belt One Road (OBOR), atau The Belt and Road Initiative (BRI), yang sudah digulirkan sejak tahun 2013 oleh Presiden Xi Jinping.

Berbeda dengan OBOR, proyek-proyek yang dibiayai IDFC akan memperkerjakan tenaga lokal dan swasta setempat. Tawaran IDFC ini sebagai peransang negara penerima bantuan yang tidak dimiliki OBOR. Dalam ketentuan OBOR, negara penerima bantuan diikat untuk menerima pekerja China dalam jumlah besar. Selain itu, jika penerima bantuan tidak bisa membayar pinjaman, mereka akan dipaksa menjual aset strategis negara ke China. Cara ini sering disebut sebagai jebakan utang.

Hanya saja, dana yang ada di kas IDFC cuma sebesar US$ 60 miliar, atau Rp 890,6 triliun saja, sangat kecil dibandingkan dana OBOR yang mencapai triliunan dolar. Bayangkan, saban tahun China berani mengeluarkan dana sebanyak US$ 150 miliar, atau Rp 2.130 triliun dalam berbagai proyek OBOR.

Pengeluaran yang hampir mendekati APBN 2019 itu merupakan obsesi Presiden China Xi Jinping. Pada 2013 ia mengusung progam OBOR Initiative. Program itu bertujuan membangun sistem perdagangan internasional yang terkoneksi, baik melalui jalan darat dari China ke Eropa dan sebaliknya maupun jalur laut dari China ke kawasan Asia dan Afrika.

Program yang berganti nama menjadi BRI itu fokus untuk membantu pendanaan proyek-proyek infrastruktur di berbagai negara. Mulai pembangunan jalan nasional, jaringan rel kereta api, hingga pelabuhan.

Indonesia juga kecipratan dana BRI senilai US$ 91,1 miliar atau Rp 1.296 triliun. Terkait proyek ini, pada 27 April 2019 lalu ditandatangani 23 Memorandum of Understanding (MoU) antara sejumlah pebisnis Indonesia dan China dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) II BRI di Beijing.

Clete Willems, Asisten Khusus Presiden AS untuk Perdagangan Internasional, Investasi dan Pembangunan di Dewan Keamanan Nasional mengemukakan, negara-negara berkembang yang memerlukan mitra pendanaan seharusnya tidak hanya fokus pada angka dolar saja.

"Negara-negara (berkembang) perlu melihat secara keseluruhan dan mempertanyakan kesepakatan mana yang akan lebih menguntungkan untuk perekonomian mereka dalam jangka panjang," kata Willems.

Willems tidak salah. Namun, sejak Trump menjadi Presiden AS tahun 2016, ia sangat agresif menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap negara-negara yang tidak disukainya. Sepanjang 2017 saja, Kementerian Keuangan AS telah memasukkan 1.000 entitas seperti individu, perusahaan, hingga negara asing ke dalam daftar hitam. Jumlah tersebut lebih besar 30% jika dibandingkan sanksi yang pernah diterapkan pemerintahan Barack Obama di masa akhir jabatannya.

Mulai dari Kuba, Venezuela, Korea Utara, Iran, Meksiko, Turki, Kanada, China, bahkan sekutu terdekatnya, Uni Eropa terkena sanksi ekonomi dan peningkatan tarif perdagangan. Trump agaknya berlebihan.

Banyak kalangan menganggap, Trump dan para penasehatnya tidak paham atas manfaat dan keuntungan yang diperoleh AS selama ini melalui perjanjian kerja sama internasional. Mengeksploitasi sanksi ekonomi dan kebijakan proteksionis, hanya menambah lawan AS. Dan, ini bisa menjadi bumerang, lalu China tertawa. [lat]



Sumber: inilahcom

Ketakutan AS pada China

Ketakutan AS pada China

Ketakutan AS pada China

Ketakutan AS pada China

Ketakutan AS pada China

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri