0
Thumbs Up
Thumbs Down

Ketua Baleg: Revisi UU Ciptaker dari Setneg Perbaiki Typo

Republika Online
Republika Online - Thu, 22 Oct 2020 13:37
Dilihat: 29
Ketua Baleg: Revisi UU Ciptaker dari Setneg Perbaiki Typo

JAKARTA - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja Supratman Andi Agtas mengatakan Kementerian Sekretariat Negara tidak melakukan pengajuan revisi terhadap UU Ciptaker. Ia mengatakan Kementerian Sekretariat Negara hanya mengajukan perbaikan pada format penulisan.

"Bukan revisi, tapi terkait dengan typo dan tata bahasa," kata Supratman kepada Republika, Kamis (22/10).

Kementerian Sektretariat Negara mengajukan revisi sebanyak 158 item dan 88 halaman terhadap Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan recall pada 16 Oktober 2020. Sebelumnya, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Mulyanto mengatakan pengajuan revisi dilakukan dua hari usai Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyerahkan naskah UU yang berjumlah 812 halaman ke pihak Istana.

Namun, ia mengatakan tak mengetahui apa yang direvisi oleh Setneg. Sebab, panitia kerja (panja) Baleg UU Cipta Kerja telah dibubarkan usai pengesahan yang dilakukan dalam rapat paripurna pada 5 Oktober 2020.

"Perbaikan draf RUU Cipta Kerja sebanyak 158 item dalam 88 halaman berdasarkan recall tanggal 16 Oktober 2020," ujar Mulyanto lewat pesan singkat, Kamis (22/10).

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai ada ketidakberesan terhadap pembahasan, pengesahan, hingga proses penyerahan UU Cipta Kerja kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu kembali terbukti dengan hadirnya kembali naskah yang diklaim final berjumlah 1.187 halaman.

"Peristiwa itu kian memastikan bahwa memang telah terjadi cacat prosedural parah dalam pembentukan undang-undang," ujar Feri kepada Republika.

Pengajuan revisi oleh Setneg dua hari setelah Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyerahkan draf UU Cipta Kerja sebanyak 812 halaman juga menunjukkan bahwa ada muatan yang bermasalah di dalamnya. Meski, pemerintah dan DPR memang menyatakan bahwa perbaikan hanya berkutat pada format penulisan.

"Pasti ada karena tidak terpenuhinya asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang, seperti dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang 12/2011 jo UU 15/2019. Apalagi terbukti drafnya terus berevolusi," ujar Feri.

Draf final RUU Cipta Kerja yang diserahkan kepada pemerintah berjumlah 812 halaman. Sebelum draf final tersebut diserahkan kepada presiden, beredar banyak naskah yang bervariasi jumlah halamannuya.

Mulai dari 1.028 halaman, 905 halaman, 1.052 halaman, dan 1.035 halaman. Terbaru, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah mengaku menerima naskah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang berjumlah 1.187 halaman.


Berita Terkait
  • UU Cipta Kerja, Standar Upah dan Nasib Pelaut Dalam Negeri
  • 'Setneg Ajukan Revisi UU Ciptaker 158 Item dan 88 Halaman'
  • Polisi tak Temukan Pelajar Dua Kali Terlibat Unjuk Rasa
Berita Lainnya
  • Ketua Baleg: Revisi UU Ciptaker dari Setneg Perbaiki Typo
  • Serapan Anggaran 2020 Kemensos Oktober Capai 82 Pesen

Ketua Baleg: Revisi UU Ciptaker dari Setneg Perbaiki Typo

Ketua Baleg: Revisi UU Ciptaker dari Setneg Perbaiki Typo

Ketua Baleg: Revisi UU Ciptaker dari Setneg Perbaiki Typo

Ketua Baleg: Revisi UU Ciptaker dari Setneg Perbaiki Typo

Ketua Baleg: Revisi UU Ciptaker dari Setneg Perbaiki Typo

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya