0
Thumbs Up
Thumbs Down

Ketua LPD Anturan Minta Perlindungan Hukum ke Menkopolhukam

Nusabali
Nusabali - Tue, 09 Aug 2022 07:13
Dilihat: 45
Ketua LPD Anturan Minta Perlindungan Hukum ke Menkopolhukam
Penasihat hukum Nyoman Arta Wirawan yaitu I Wayan Sumardika mengatakan surat mohon perlindungan hukum ke Menkopolhukam tersebut sudah dikirimkan Jumat (5/8) lalu. "Klien kami minta perlindungan hukum ke Menkopolhukam karena adanya dugaan kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan penyidik Kejari Buleleng dengan cara memaksakan kekuasaannya," ujar Sumardika yang dihubungi via WhatsApp pada Senin (8/8).

Disebutkan ada beberapa kejanggalan dalam proses penyidikan yang dilakukan Kejari Buleleng. Sumardika membeberkan awal berdirinya LPD Anturan sekitar tahun 1990 mendapat bantuan dari pemerintah Rp 2 juta. Selanjutnya pada 1992 kembali mendapat suntikan dana dari pemerintah Rp 2,5 juta. Selebihnya hingga saat ini dana LPD Anturan berasal dari masyarakat berupa tabungan, deposito dan keuntungan kredit yang mencapai ratusan miliar.

Pengacara ini lalu mempertanyakan hasil audit Inspektorat yang mencapai Rp 151 miliar. "Bagaimana ceritanya uang bantuan pemerintah Rp 4,5 juta itu menjadi Rp 151 miliar. Lalu uang masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan kredit apakah juga dianggap uang negara?," beber Sumardika.

Ditegaskan, ketika auditor tidak dapat menghitung dengan nyata dan pasti jumlah kerugian negara sesuai UU perbendaharaan negara, BPK dan UU tindak pidana korupsi maka yang terjadi di LPD Anturan tersebut bukanlah tindak pidana korupsi. "Kuat dugaan penyidik menggunakan kekuasaannya untuk menjadikan kasus pidana umum menjadi kasus tindak pidana korupsi," tegasnya.

Di akhir surat permohonan perlindungan hukum tersebut, Nyoman Arta Wirawan meminta agar kasus ini dihentikan penyidikannya. "Serta hak klien kami dan LPD Anturan dikembalikan," pungkas pengacara senior ini.

Kasi Intel Kejari Buleleng, Anak Agung Ngurah Jayalantara yang dikonfirmasi terkait upaya tersangka minta perlindungan hukum ke Menkopolhukam menanggapi santai. Jayalantara mempersilakan jika penasehat hukum tersangka memiliki argumen hukum yang berbeda. Hal itu, kata dia, akan dibuktikan dalam persidangan terbuka. "Silakan saja itu pendapat (penasihat hukum). Nanti akan diuji dalam persidangan," tegasnya. *rez, mz
Sumber: Nusabali

Ketua LPD Anturan Minta Perlindungan Hukum ke Menkopolhukam

Ketua LPD Anturan Minta Perlindungan Hukum ke Menkopolhukam

Ketua LPD Anturan Minta Perlindungan Hukum ke Menkopolhukam

Ketua LPD Anturan Minta Perlindungan Hukum ke Menkopolhukam

Ketua LPD Anturan Minta Perlindungan Hukum ke Menkopolhukam

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya