0
Thumbs Up
Thumbs Down

KKP: UU Cipta Kerja Dorong Nelayan Bentuk Koperasi

Republika Online
Republika Online - Wed, 21 Oct 2020 08:41
Dilihat: 50
KKP: UU Cipta Kerja Dorong Nelayan Bentuk Koperasi

JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan, salah satu manfaat UU Cipta Kerja adalah mendorong kalangan nelayan untuk membentuk koperasi. KKP menilai hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Transformasi ekonomi nelayan menjadi kata kunci dalam peningkatan kehidupan masyarakat perikanan yang lebih sejahtera," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (21/10).

Artati mengemukakan, pihaknya memastikan bahwa jajarannya terus mengedukasi masyarakat nelayan untuk bertransformasi dari kelompok usaha bersama (KUB) menjadi koperasi. Ia menambahkan, keberadaan UU Cipta Kerja diharapkan bisa menjadi pendorong peningkatan rasio partisipasi masyarakat untuk berkoperasi sekaligus berkontribusi terhadap perekonomian.

Terlebih, lanjutnya, dalam regulasi tersebut nantinya akan ada penyederhanaan syarat pembentukan dan kemudahan pengelolaan koperasi. "Kami mendorong para nelayan membentuk kelompok-kelompok usaha berupa koperasi atau badan usaha lainnya," ujarnya.

Sebelumnya, KKP mengatakan UU Cipta Kerja mempermudah nelayan untuk melaut karena bakal membuat penyederhanaan dalam perizinan sektor kelautan dan perikanan sehingga produktivitas juga meningkat. "Ada belasan dokumen perizinan yang harus dibawa di atas kapal saat melaut. Dengan UU Cipta Kerja, disederhanakan dan pengurusannya semua di KKP," kata Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini.

Menurut Zaini, selama ini nelayan mengeluhkan banyaknya perizinan yang harus mereka penuhi, belum lagi perizinan tumpang tindih karena pengurusannya di instansi berbeda-beda. Mirisnya lagi, sambung Zaini, lantaran pengurusan izin di banyak instansi, masa berlakunya pun tidak sama.

Padahal, lanjutnya, bila salah satu izin habis masa berlakunya, nelayan tidak bisa melaut secara legal. Zaini memastikan bahwa kehadiran UU Cipta Kerja merupakan solusi terhadap persoalan tersebut.

Hal itu, ujarnya, karena perizinan dikeluarkan oleh satu instansi dan tidak ada perbedaan masa berlaku. "Kalau begini kan mereka tidak ragu lagi menangkap ikan di laut," katanya.

Ia mengingatkan bahwa nelayan di Indonesia sebagian besar merupakan nelayan kecil dan menengah dengan ukuran kapal di bawah 30 GT. Jumlahnya mencapai 600 ribuan kapal, sementara yang di atas 30 GT hanya 5.400 kapal.


Berita Terkait
  • Staf Ahli Dukung Disinformasi Soal UU Ciptaker Diluruskan
  • Ahmad Yani Melawan, Polisi tak Bisa Jawab Alasan Penangkapan
  • Baleg: UU Ciptaker Larang Perusahaan Kurangi Upah Buruh
Berita Lainnya
  • KKP: UU Cipta Kerja Dorong Nelayan Bentuk Koperasi
  • Presiden Bulgaria Jalani Isolasi Mandiri

KKP: UU Cipta Kerja Dorong Nelayan Bentuk Koperasi

KKP: UU Cipta Kerja Dorong Nelayan Bentuk Koperasi

KKP: UU Cipta Kerja Dorong Nelayan Bentuk Koperasi

KKP: UU Cipta Kerja Dorong Nelayan Bentuk Koperasi

KKP: UU Cipta Kerja Dorong Nelayan Bentuk Koperasi

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya