0
Thumbs Up
Thumbs Down

Komisi III Minta Polri Implementasikan SE Pedoman UU ITE

Republika Online
Republika Online - Tue, 23 Feb 2021 14:42
Dilihat: 263
Komisi III Minta Polri Implementasikan SE Pedoman UU ITE

JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry meminta penyidik Polri menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif. Hal ini agar laporan yang menggunakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tak lagi menimbulkan kegaduhan.

"Penyidik menerapkan pendekatan positivistik, legalistik, dan keadilan restoratif. Dengan mengedepankan mediasi agar terciptanya keadilan bagi para pihak," ujar Herman saat dihubungi, Selasa (23/2).

Ia menilai penerbitan SE tersebut sejalan dengan masukan dari Komisi III. Hal ini agar Polri mengedepankan restorative justice dan lebih selektif menerima laporan yang menggunakan UU ITE.

"Sehingga, implementasi ketentuan yang lebih dikenal pasal karet itu berkurang. Sambil kita bersama-sama menunggu proses politik terkait wacana revisi UU ITE," ujar Herman.

Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif. Dalam SE tersebut, Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional soal penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

"Maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," ujar kapolri melalui surat edaran tersebut.

Menurut Listyo, Polri selalu mengedepankan edukasi dan upaya persuasif, sehingga dapat menghindari dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika dan produktif dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan.


Berita Terkait
  • DPR: Revisi UU ITE Penting dan Layak Masuk Prolegnas 2021
  • Menkominfo: Tim Kajian UU ITE Jangan Buat Kekosongan Hukum
  • Cegah Bencana Alam, DPR Minta Tambang dan Hutan Dipantau
Berita Lainnya
  • 98 Kiai dan Ulama Jatim Divaksin Covid-19
  • Segera Dibentuk, Ini Target Holding BUMN Industri Pertahanan

Komisi III Minta Polri Implementasikan SE Pedoman UU ITE

Komisi III Minta Polri Implementasikan SE Pedoman UU ITE

Komisi III Minta Polri Implementasikan SE Pedoman UU ITE

Komisi III Minta Polri Implementasikan SE Pedoman UU ITE

Komisi III Minta Polri Implementasikan SE Pedoman UU ITE

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya