0
Thumbs Up
Thumbs Down

Komnas HAM Minta DPR Tunda Pembahasan Omnibus Law

Republika Online
Republika Online - Thu, 09 Apr 2020 00:53
Dilihat: 47
Komnas HAM Minta DPR Tunda Pembahasan Omnibus Law

JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI meminta DPR dan pemerintah menunda pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah penanganan pandemi Covid-19. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, mengatakan, pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja pada saat wabah Covid-19 berpotensi menjauhkan upaya pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM.

"Berdasarkan kajian Komnas HAM RI, substansi RUU Cipta Kerja masih memiliki berbagai catatan dan kelemahan, baik aspek paradigmatik dan aspek substanstif yang berpotensi menganggu upaya pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM," ujar Choirul Anam, Rabu (8/4).

Kelemahan itu di antaranya menurunkan standar hidup layak dan adil warga negara, mengancam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya, perubahan paradigmatik dalam politik penghukuman yang diskriminatif serta tidak memberikan efek jera untuk korporasi pelanggar hukum.

Komnas HAM berharap DPR dan/atau pemerintah membuka RUU Cipta Kerja dan memastikan akses bagi publik untuk menegakkan asas transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Ia menegaskan, salah satu elemen paling esensial dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Pasal 5 ayat (1) huruf g adalah mengatur asas keterbukaan yang berkaitan dengan partisipasi publik.

"Namun, hal ini tidak dipenuhi di dalam perumusan dan pembahasan RUU Cipta Kerja," kata Choirul Anam.

Adapun Badan Legislasi (Baleg) DPR telah mengagendakan rapat kerja dengan pemerintah sebelum masuk dalam agenda pembahasan RUU Cipta Kerja. Dalam raker itu akan didengarkan pendapat pemerintah untuk mengetahui ada tidaknya perubahan atau ada pendapat lain terkait RUU tersebut.



Berita Terkait
  • Total Pasien RSPI yang Telah Sembuh dari Covid-19 70 Orang
  • Jokowi Minta Program Padat Karya Tunai Diperbanyak
  • Penolakan Jenazah Covid-19 karena tak Ada Informasi Cukup
Berita Lainnya
  • Tujuh WNI Sembuh Covid-19 di Singapura
  • Hukum Menggunakan Hand Sanitizer Beralkohol

Komnas HAM Minta DPR Tunda Pembahasan Omnibus Law

Komnas HAM Minta DPR Tunda Pembahasan Omnibus Law

Komnas HAM Minta DPR Tunda Pembahasan Omnibus Law

Komnas HAM Minta DPR Tunda Pembahasan Omnibus Law

Komnas HAM Minta DPR Tunda Pembahasan Omnibus Law

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya